• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

TNI AD Matangkan Pembangunan Skuadron Heli di Sintang

26 February
05:51 2020
0 Votes (0)

KBRN, Sintang: Kabupaten Sintang merupakan daerah starategis untuk pengamanan kedaulatan negara, rencana pembangunan Lanudad Penerbad Pangkalan Udara  TNI AD di Sintang terus dimatangkan dengan kedatangan Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) ke Sintang.

Kelompok Kerja ini dipimpin oleh Paban Sahli Bidang Ideologi, Kolonel Inf. Heri Kuswanto dan Kolonel Inf. Sidhi Purnomo Paban Sahli Bidang Sumber Daya Manusia.

Di Sintang tim staf ahli KASAD melakukan pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sintang yang terkait dengan keamanan dan ketahanan negara, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, pihak Staf Ahli KASAD meminta masukan dari Pemkab Sintang terhadap pembangunan Lanudad Penerbad Pangkalan Udara  TNI AD di Sintang yang memerlukan lahan sekitar 35 hektare.

Untuk membangun fasilitas itu, dibutuhkan lahan seluas 35 hektare dengan rincian: 10 hektare untuk perumahan dan 25 hektare untuk perkantoran. 

Kedatangan Staf Ahli ke Kasad sekaligus sosialisasi  Undang-undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk ketahanan nasional.

Dihubungi via selulernya Dandim 1205 Sintang Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan menyampaikan pembebasan lahan ini sudah diproses dengan pemerintah provinsi dan dilakukan foto udara lokasinya berada di zona 3 sebelah selatan Bandara Tebelian Sintang.

“Inikan terkait kewenangan pembebasan lahan tingkat kabupaten yang hanya  maksimal 5 hektar pertahun, maka koordinasi dilakukan pada tingkat provinsi bersama kodam, setelah dilakukan pembebasan lahan dilakukan sertifikasi selanjutnya baru dilakukan pembangunan,” ungkapnya rabu (26/10/2020).

Pembangunan Lanudad Penerbad Pangkalan Udara  TNI AD sendiri ditargetkan dimulai tahun 2021, TNI telah melakukan koordiansi dengan membentuk tim percepatan pembebasan lahan bersama instansi terkait ditingkat provinsi.

Sementara kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang Andon mengatakan pembebasan lahan untuk lokasi skuadron penerbad, pemda Sintang hanya memberikan data dan informasi saja.  Pembebasan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Andon juga menjelaskan di Kabupaten Sintang ini ada 15 perlintasan tradisional, yang akan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia sebagai border crosser agreement itu ada 3 perlintasan saja. Dan perlintasan tradisional ini sangat rawan menjadi jalur peredaran narkoba

“Dari 15 lintasan tradisional tersebut  menjadi pintu keluar masuknya barang dan orang yang jumlahnya mencapai ratusan,  Modus masuknya narkoba itu seperti melalui penitipan barang untuk keluarganya di Indonesia.  Dan orang yang dititipkan paket tidak tau kalau barang titipan tersebut adalah narkoba,” ucap Andon. (fik)


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00