• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

RUANG PUBLIK

Kanwil Kemenkum Dan HAM Jateng Gelar Sosialisasi UU No 15 Tahun 2019

26 February
23:48 2020

KBRN, Semarang : Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu disampaikan kepada stakeholder terkait secara cepat dan tepat. Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM ,Provinsi Jawa Tengah Tarsono dalam laporannya diacara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Publikasi Peran Kanwil Jateng Sebagai Law and Human Right Center, yang berlangsung di Semarang, Rabu (26/2/2020).

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," jelasnya.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana mewakili Menteri Hukum dan HAM RI, sekaligus menjadi Keynote Speech, yang menitikberatkan pada urgensi penataan regulasi.

"Presiden Republik Indonesia selalu menyatakan untuk dilakukan penataan regulasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah pembangunan di daerah," ungkapnya.

"Penataan Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan karena banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Widodo menegaskan bahwa saat ini pemerintah sangat serius dalam mendorong pembenahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia baik di pusat dan daerah. 

“Salah satu fokusnya pada pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur yang akan dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal adalah Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga digunakan untuk mempublikasikan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Law and Human Right Center serta sosialisasi kekayaan intelektual sebagai pendorong peningkatan perekonomian daerah di Jawa Tengah.

Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebagai Law and Human Right Center diantaranya memberikan bantuan hukum guna memperluas akses keadilan kepada masyarakat, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat, menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan Hukum dan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah bekerjasama dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (don)

00:00:00 / 00:00:00