• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

RUANG PUBLIK

Stabilitas Ekonomi Makro Jawa Tengah dan DIY Terjaga dengan Baik

11 February
19:34 2020

KBRN, Semarang : Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2019 tumbuh positif, bahkan tercatat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.  Hal tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa, pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2020 yang dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, serta stakeholder terkait, di Semarang, Selasa (11/2/20). 

Dijelaskan, bahwa kinerja industri perbankan Jawa Tengah dan DIY tumbuh di atas nasional, yaitu masing-masing 7,05 persen dan 6,65 persen, sementara DPK tumbuh masing-masing sebesar 6,99 persen dan 6,53 persen. 

“Pertumbuhan kredit dan DPK di Jawa Tengah berada di atas pertumbuhan perbankan nasional yang tumbuh masing-masing sebesar 6,08 persen dan 6,54 persen. Intermediasi perbankan di Jawa Tengah juga optimal, sebagaimana rasio LDR yang mencapai 97,47 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kondisi likuiditas di Jawa Tengah masih terjaga dengan baik,” ungkapnya.  

Sedangkan fungsi intermediasi perbankan syariah Jawa Tengah juga telah optimal, yang tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 97,22 persen. Penyaluran KUR di Jawa Tengah masih terbesar se-Indonesia, yaitu mencapai Rp82,9 Triliun atau 17,53 persen dari KUR Nasional sebesar Rp473,2 Triliun.  

Aman juga menjelaskan, jumlah BPR yang modal intinya di bawah Rp3 Miliar menurun dari 60 BPR pada tahun 2018 menjadi 10 BPR pada akhir tahun 2019. Sedangkan jumlah BPR dengan modal inti di atas Rp6 Miliar meningkat sebanyak 30 BPR, yaitu dari 218 BPR pada tahun 2018 menjadi 248 BPR pada tahun 2019.  

Disamping melalui penambahan modal, upaya penguatan industri BPR juga dilakukan melalui merger dan konsolidasi.  

“Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat 7 BPR yang melakukan merger menjadi 3 BPR, sedangkan 2 BPR masih dalam proses,” tuturnya. 

Disampaikan pula, bahwa OJK juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yang telah sepakat untuk melakukan merger 27 Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi 1 BPR.  

BPR hasil merger ini akan memiliki total aset sekitar Rp2,36 triliun dan menjadi salah satu BPR terbesar se-Jawa Tengah (ke-2) atau salah satu BPR terbesar milik Pemda se-Indonesia (ke-2), dan salah satu BPR terbesar se-Indonesia (ke-7).  

“OJK secara aktif memberikan dukungan dan pendampingan dalam proses merger ini,” tegas Aman. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan yang positif sepanjang 2019 tersebut menjadikan Jateng semakin optimistis di 2020 termasuk dengan mergernya 27 BKK menjadi 1 BPR.

"Izin resmi dari OJK terhadap BPR BKK yang asetnya mencapai Rp2 triliun lebih diharapkan bisa membangkitkan ekonomi yang ada di level-level bawah, di tingkat desa," kata Ganjar yang dalam kesempatan tersebut menerima izin prinsip BPR BKK Jateng (Perseroda) dari OJK.

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana menambahkan, bahwa OJK telah menyiapkan lima kebijakan strategis 2020 yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Kelima kebijakan strategis OJK 2020 tersebut yakni meningkatkan skala ekonomi industri keuangan melalui peningkatan nominal modal inti minimum dan akselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah; mempersempit regulatory & supervisory gap antarsektor jasa keuangan untuk mengurangi potensi terjadinya regulatory arbitrage; mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung daya saing, efisiensi, dan kepatuhan pada regulasi," jelasnya. 

"Adapun dua strategi lainnya yakni mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat serta mendorong penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik; mendorong pengembangan ekosistem dan keuangan syariah seperti adanya sinergitas fasilitasi industri halal baik itu kosmetik, wisata, dan kuliner halal sebagai produk unggulan," imbuhnya. (don).

00:00:00 / 00:00:00