• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

RUANG PUBLIK

Tata Kelola Air Tanah di Semarang di Teliti Ground Up

31 January
16:36 2020

KBRN, Semarang : Sejumlah ahli dari berbagai universitas menjadikan Kota Semarang sebagai objek penelitian. Mereka tergabung dalam Ground Up yakni konsorsium yang terdiri dari berbagai universitas seperti universitas Belanda (University of Amsterdam dan IHE-Delft Institute for Water Education), universitas di Indonesia (Universitas Gadjah Mada/UGM, Universitas Diponegoro, dan Unika Soegijapranata, Semarang), dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Amarta Institute for Water Literacy dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air/KRuHA).

Konsorsium ini sedang melakukan penelitian di Semarang dengan tema “Analisis Praktis Tata Kelola Air Tanah menuju Manajemen Air Perkotaan Terpadu di Semarang”. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi, mengetes, dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan praktis untuk perpaduan aliran air tanah dan aliran air permukaan yang lebih berkeadilan dan lestari.

Adapun untuk riset ini dibiayai Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW, Lembaga Belanda untuk Riset dan Pengetahuan) dengan Ristekdikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Indonesia). 

“Semarang merupakan wilayah dengan tantangan pengelolaan air yang kompleks karena itu penting untuk mengintegrasikan berbagai aspek dalam merancang tata kelola air  yang efektif,” ujar Nila Ardhianie, anggota Konsorsium Ground Up dari Amrta Institute for Water Literacy saat mengawali diskusi mengenai tata kelola air di Semarang, Jumat (31/01/2020).

Karena kompleksnya masalah tata kelola air di Semarang, lanjut Nila, Ground Up mencoba mendekatinya dengan cara menyusun anggota konsorsium dengan berbagai latar belakang pendidikan, misalnya dari latar belakang geologi, ekonomi, arsitek, politik, teknik industri, manajemen lingkungan, dan geografi manusia (human geography). 

Menurutnya penelitian ini sudah dilakukan ditahun 2019, dan akan berlangsung selama tiga tahun kedepan atau sampai tahun 2022. Hasil dari penelitian ini pun juga akan disampaikan kepada public mengenai temuan-temuan penelitian

Sementara itu, Amalinda Savirani, Ketua Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM yang merupakan koordinator konsorsium Ground Up untuk Indonesia, menjelaskan Ground Up ingin memahami tata kelola air di Semarang secara terpadu, dari bawah ke atas.

Permasalahan air di Semarang, diurai Linda sapaan akrabnya, sudah sangat kritis. Misalnya, dari akun media sosial Walikota, terlihat betapa banyak isu soal air didisukusikan oleh warga net.

“Dari tahun 1900 sampai tahun 2000-an, ekstraksi air tanah di Semarang meningkat sangat ekstrim. Dari sekitar 0,4 juta meter kubik pertahun pada tahun 1900, menjadi sekitar 38 juta meter kubik per tahun di tahun 2000-an,” ujarnya.

Akibat ekstraksi air tanah ini, salah satu dampaknya adalah terjadinya amblesan tanah di Kota Semarang, terutama di daerah Semarang Utara. Amblesan di beberapa bagian Semarang Utara-Timur ada yang ambles dengan kecepatan 10 cm/tahun.

“Di beberapa tempat, misalnya di Tambak Lorok, warga harus menaikkan lantai rumahnya sampai 5 tahun sekali. Sedangkan berdasarkan data dari citra satelit, di daerah Semarang-Demak sudah terabrasi seluas 4.274 hektar tanah. Ground Up mendekati permasalahan ini dengan cara pandang sosio-teknis, artinya dengan juga mempertimbangan peran warga dalam solusi-solusi yang akan diambil,” tambahnya. 

Sementara itu, Menurut Michelle Kooy, Kepala Jurusan Tata Kelola Air (Water Governance) IHE-Delft Intitute for Water Education, kasus yang dihadapi Kota Semarang juga dialami banyak kota di dunia. Misalnya, masalah amblesan tanah, ekstraksi air tanah, dan juga banjir, ada di banyak kota yang dekat dengan laut, misalnya di Filipina, Vietnam, Afrika, Amerika Latin.

“Yang kami kaji adalah bagaimana kita semua merespon krisis ekologi ini. Agar tanggapan atau respon kita terhadap krisis ekologi ini bersifat partisipatif dan terbuka. Misalnya, dalam kasus Told an Tanggul Laut Semarang-Demak, pertanyaan yang muncul dari kami misalnya, siapa yang akan dilindungi oleh proyek infrastruktur itu?,” sebut Michelle. 

Melibatkan Peran Masyarakat

Dalam penelitiannya Ground Up melakukan dengan pendekatan “practice-based” yakni mencari sumber masalah dari masyarakat yang tinggal dilokasi kejadian atau terdampak sehingga pendekatan practice-based ini memiliki sifat kerendah-hatian dari akademisi.

“Akademisi belajar melalui riset dan buku. Sementara warga yang tinggal di daerah-daerah tertentu belajar dari kehidupan. Akademisi dengan pendekatan practice-based ini memiliki kesempatan untuk belajar dari masyarakat,” sebut Wijanto

Diakuinya memang ada kekhawatiran muncul seperti di Jakarta yang disebut “disaster capitalism,” dimana bencana yang disebabkan oleh proyek-proyek pembangunan dicoba diatasi dengan proyek pembangunan yang lain.

“Jadi, menurut saya jangan sampai, pengelolaan lingkungan yang buruk menjadi peluang untuk munculnya kesempatan untuk akumulasi kapital bagi sekelompok orang,” imbuhnya. 

Sebelum meneliti penurunan muka tanah di Kota Semarang, awalnya Ground Up akan melakukan riset didaerah lain yakni di Jakarta. Namun, mencermati cepatnya penurunan tanah. Ilmu arsitektur bisa melakukan pengukuran di gedung-gedung yang ambles.

“Dalam penelitian saya tahap pertama, sudah muncul hasil sementara. Misalnya, bangunan tua bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengenali/mengidentifaksi terjadinya penurunan tanah,” katanya.

Muhammad Reza Sahib, Koordinator KRuHA, menyampaikan bahwa dalam banyak proyek infrastruktur yang menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan air. “ Warga yang senantiasa jadi korban proyek skala besar perlu saluran aspirasi guna menghindari  situsai yang memperburuk kualitas hidup, juga konflik social,” terang Reza.

00:00:00 / 00:00:00