• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

RUANG PUBLIK

BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment System Untuk Peserta Mandiri yang Didaftarkan Kolektif

17 May
08:35 2019
0 Votes (0)

KBRN, Semarang : Pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan secara kolektif oleh suatu entitas badan baik Badan Hukum, Donatur Badan Hukum dan Donatur Perorangan menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), per 1 Mei dilakukan secara tertutup (close payment system).

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan, dengan diterapkannya sistem tersebut data peserta yang terdaftar akan selalu baru (update) dan diharapkan data tersebut akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing entitas badan. Tidak hanya itu, pembayaran iuran juga sesuai dengan antara jumlah tagihan dengan data peserta terdaftar yang dikirimkan dilaporkan oleh setiap entitas badan kepada BPJS Kesehatan.

Bentuk entitas badan yang dimaksud seperti yayasan, koperasi, lembaga keagamaan lembaga atau badan amal, lembaga pendidikan, badan usaha, badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk Donatur Perorangan dilakukan secara tertutup (close payment system).

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan, dengan diterapkannya sistem tersebut data peserta yang terdaftar akan selalu baru (update) dan diharapkan data tersebut akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing entitas badan.

"Tidak hanya itu, pembayaran iuran juga sesuai dengan antara jumlah tagihan dengan data peserta terdaftar yang dikirimkan dilaporkan oleh setiap entitas badan kepada BPJS Kesehatan," jelasnya.

Bentuk entitas badan yang dimaksud seperti yayasan, koperasi, lembaga keagamaan lembaga atau badan amal, lembaga pendidikan, badan usaha, badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk Donatur Perorangan dilakukan melalui program donasi dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kartu keluarga.

"Kebijakan ini kami tetapkan untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan
pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena entitas badan membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya," ujar Iqbal.

"BPJS Kesehatan saat ini telah melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan entitas badan," imbuhnya.

Iqbal juga mengimbau kepada entitas badan yang belum melakukan rekonsiliasi data untuk segera melakukan rekonsiliasi data dengan menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan
dimana entitas badan terdaftar.

"BPJS Kesehatan membuka akses seluas-luasnya kepada entitas badan terkait rekonsiliasi data. Sebab, rekonsiliasi data penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran sebelum pelaksanaan close payment system. Selain itu, dengan close payment system akan di
dapatkan terdapat data individual peserta terkini sehingga bisa meningkatkan kualitas dan akurasi data peserta JKN-KIS," pungkas M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang, Salatiga dan Kendal atas kepatuhan pembayaran iuran PBPU kolektif.

Menurutnya, Close payment system sebenarnya sudah diterapkan lama oleh BPJS Kesehatan, sementara untuk PBPU kolektif diberlakukan paling akhir.

"Kebijakan ini ditetapkan untuk memudahkan semua pihak dalam hal administrasi pembayaran maupun akses layanan kesehatan. Di KC Ungaran sendiri PBPU kolektif telah dilakukan rekonsiliasi data agar nantinya tidak terdapat kendala atas penerapanan close payment system ini," ucapnya, Kamis (16/5). (Don).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00