• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Bisnis

OJK Tertibkan Perusahaan Gadai

11 October
23:34 2017
0 Votes (0)

KBRN, Semarang : Otoritas Jasa Keuanan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang Efektif sejak tanggal 29 juli 2016.

“Penetapan POJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui kemudahan akses terhadap pinjaman, memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, menciptakan usaha pegadaian yang sehat, dan memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pegadaian,” ucap Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Bambang Kiswono kepada awak media di kantornya, Rabu (11/10/2017).

Dijelaskan, dalam prosedur perizinan usaha terdapat ketentuan yang berbeda bagi pelaku usaha pegadaian yang sudah existing sebelum POJK diundangkan, dan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK diundangkan. yaitu bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum POJK ini diundangkan diberikan opsi berupa  permohonan pendaftaran.

Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak POJK ini diundangkan. Kemudian pelaku usaha pergadaian yang telah memperoleh pendaftaran  dari OJK, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian swasta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK ini diundangkan.

Disamping itu, bagi pelaku usaha pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah Peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian Kepada OJK.

“Terdapat kemudahan bagi pelaku usaha pegadaian yang telah beroperasi sebelum POJK ini diundangkan seperti dikecualikan  dari persyaratan ketentuan bentuk badan hukum, ketentuan lingkup wilayah usaha dan ketentuan permodalan. Ditambah persyaratan administratif yang disampaikan relative lebih mudah dan sederhana,” imbuhnya.

Bambang berharap, dengan POJK ini dapat memberikan dampak yang positif pada usaha pergadaian di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah sekaligus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa pergadaian.

“Perlakuan tersebut berbeda bagi pelaku usaha pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah  POJK ini diundangkan, yaitu wajib memenuhi persyaratan pengajuan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian kepada OJK dengan salah satu persyaratannya yaitu melakukan setoran modal awal sebesar RP500 juta untuk lingkup wilayah usaha Kabupaten/Kota dan RP2,5 miliar lingkup wilayah usaha provinsi,” jelas Bambang.

Berdasarkan data OJK, per September 2017, secara nasional terdapat 11 perusahaan pergadaian yang telah memperoleh izin OJK, 7 pelaku usaha melalui permohonan pendaftaran dan 4 pelaku usha melalui pengajuan izin Usaha.

“Di Jawa Tengah sendiri baru 2 perusahaan pergadaian berizin OJK yang kedua-duanya melalui mekanisme permohonan pendaftaran yaitu Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi dan Koperasi Serba Usaha Dana Usaha,” Pungkas Bambang Kiswono. (DNA).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00