• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

BNPB Usulkan Kepala Daerah Terbitkan SK Tim Pengkajian Pascabencana

28 November
21:01 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) melalui surat keputusan (SK).

“Fungsi BNPB dan BPBD itu ada tiga, yaitu komando, koordinator dan pelaksana. Nah untuk memperkuat pengkajian pascabenca terkait Jitu Pasna masukan kami yaitu orang-orang yang sudah dilatih baik dari BPBD maupun dinas terkait itu di SK-kan oleh kepala daerah jadi satu tim,” jelas Kepala Analis Subdit Inventarisasi kerusakan Fisik Direktorat Penilaian Kerusakan, Deputi Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi BNPB, Andryman,ST usai kegiatan Bimtek dan studi kasus serta sosialisasi hitung cepat dampak bencana di Kantor BPBD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kamis (28/11/2019).

Menurut Andry, BPBD sebagai koordinator kebencanaan tidak bisa bekerja sendiri dalam mengkaji, menghitung maupun membuat kebutuhan pascabencana dan perlu melibatkan stake holder terkait. Karena itu untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi perlu ada SK kepala daerah.

“Nanti jika terjadi bencana mereka sama-sama turun untuk mengkaji sektor apa saja yang terdampak. Sehingga perlu dilegalkan dengan SK untuk mengikat,” katanya.

Ahli konsultan bidang sipil dan pembiayaan itu menjelaskan, dalam metodologi pengkajian kebutuhan pascabencana ada 5 sektor yang dikaji oleh tim jitu pasna. Yakni sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Dari lima sektor itu  memiliki analisis dampak yang berbeda-beda, karena didalamnya ada puluhan sub sektor.

Prosedurnya lanjut Andry mulai dari pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Yang pada akhirnya akan melahirkan program pemulihan pascabencana. Seluruh proses dan tahapan itu membutuhkan tim ahli di bidang masing-masing. Agar tidak berjalan sendiri-sendiri maka perlu penguatan regulasi melaui keputusan kepala daerah.

“Untuk memunculkan kebutuhan itu harus ada dasarnya yaitu kerusakan dan kerugian. Kemudian ada gangguan akses, fungsi terhadap aset dan manusia itu seperti apa. Fungsi tim ini adalah memperkirakan berapa sih kebutuhan penanganan dampak bencana. Nanti akan menghasilkan dokumen rencana aksi yaitu mau direhabilitasi atau rekonstruksi. Termasuk menentukan bagimana pola pendanaanya. Kalau misalnya daerah tidak mampu, bisa diajukan ke provinsi atau pusat,” jelas Andry.

“Sebagai contoh di Kabupaten Kutai Barat ini sudah bagus karena tidak hanya BPBD-nya saja yang terlibat. Tetapi mereka juga mengundang OPD teknis terkait. Karena 5 sektor dalam pascabencana ini rata-rata di luar dari tupoksi BPBD. Misalnya yang terdampak itu sektor infrastruktur maka dinas PU yang berwenang. Kalau ekonomi ada dinas pertanian, pendidikan kesehatan atau sosial itu sudah cukup lengkap timnya. Tinggal diajukan ke bupati untuk dibuatkan SK tim,” sambung Andry.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Pascabencana, BPBD Kubar Gandeng BNPB Gelar Bimtek dan Studi Kasus Jitu Pasna

Meski begitu dia menggaris bawahi jika tim yang nantinya terlibat tidak hanya menuntut honor. Sebab masalah kebencanaan adalah urusan kemanusiaan.

“Memang terkait dengan SK itu banyak orang berpemahaman bahwa SK itu terkait dengan honor. Cuma itu kan kembali ke pemdanya masing-masing. Memang katakanlah diberi uang lelah ketika bencana itu tidak masalah. Jangan sampai karena ada SK dibayar selama 12 bulan itu tidak membantu namanya. Karena memang itu tugas kemanusiaan ya, kadang orang tanpa digajipun dia mau. Tetapi tetap dialokasikan,” tutup pria berusia 38 tahun tersebut.

Terakhir dia berharap seluruh BPBD di Indonesia khususnya BPBD Kubar terus melakukan konsolidasi tim Jitu Pasna melalui rakor maupun bimtek. Mengingat bencana adalah musibah yang bisa terjadi kapan saja. Dengan tim yang solid dan program yang jelas maka kegiatan pemulihan pascabencana diharapkan bisa dipercepat.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00