• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Dishub Kubar: Hampir Semua Bus Karyawan Perusahaan Tidak Punya Izin Usaha dan KIR

19 November
23:46 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya (LLAJ) Dinas Perhubungan Kabupten Kutai Barat (Kubar) Saipul Anwar menyebut, hampir seluruh bus karyawan perusahaan swasta tidak mengantongi surat resmi sesuai daerah operasi. Baik Izin usaha angkutan maupun buku ujian kendaraan bermotor atau KIR.  

“Hasil razia kami di simpang Kalimantan Tengah kecamatan Muara Lawa dan simpang Mencimai Kecamatan Barong Tongkok ditemukan banyaknya kendaraan yang digunakan pihak perusahaan tidak memiliki surat-menyurat, terutama bus karyawan,” ujar Saipul Anwar usai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kubar, Selasa (19/11/2019).

Dia mengaku jumlah kendaraan swasta tersebut mencapai ratusan buah. Baik armada perusahaan pekebunan kelapa sawit maupun tambang batu bara.

“Hampir semua ratusan kendaraan bus karyawan yang beroperasi di Kutai Barat yang melintasi jalan poros nasional maupun jalan kabupaten tidak memiliki surat terutama izin usaha, banyak juga yang tidak membawa KIR. Bahkan supirnya hanya bawa SIM. Tidak ada STNK, tidak ada buku KIR,” katanya.

Usut punya usut ternyata dinas perhubungan menemukan jika ratusan kendaraan tersebut belum dimutasi ke wilayah Kutai Barat alias masih menggunakan nomor polisi atau plat luar daerah. Dalih itu kata Saipul digunakan pemilik angkutan agar lolos dari kewajiban.

“Karena mereka KT (plat nomor) luar. Nah ini kita dari dinas perhubungan masih melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada pihak perusahaan. Karena ini juga transportasi angkutan orang terutama karyawan-karyawan yang berdomisili di kecamatan Melak, Sekolaq Darat, Barong Tongkok dan Linggang Bigung. Tentunya keselamatan yang kita perhatikan,” ujarnya.

“Kemudian untuk kendaraan non KT yang dari luar seperti pulau Jawa kita minta pihak perusahaan untuk segera mengurus proses pencabutan berkas agar bisa dibalik namakan atau dipindahkan ke Kutai Barat. Kalau perusahaan itu masih mau berkomitmen bekerja di Kubar. Karena ini kan berkaitan dengan pajak daerah, kita yang rugi. Mereka dari luar tapi operasinya di sini,” tegasnya.

Saipul melanjutkan ratusan kendaraan perusahaan tidak hanya lalai di urusan zonasi operasional tapi juga uji KIR yang masih harus dilakukan di daerah asal kendaraan. Sehingga pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian menertibkan aramada tersebut.

“Sekarang kalau kendaraan non KT itu kan KIR-nya tidak bisa dilakukan di Kubar. Boleh dilakukan disini apabila ada surat pengantar dari daerah asal kendaraan tersebut. Tentunya ini tanggung jawab bersama baik dari pihak samsat dan pihak kepolisian agar mereka dari perusahaan segera melakukan pengurusan administrasi ke daerah kita. Karena ini merupakan tambahan PAD kita,” bebernya.

BACA JUGA: Minta Tanggung Jawab atas Kerusakan Jalan Umum, DPRD Kubar Panggil Tiga Perusahaan Tambang

Sementara itu Lu Uy perwakilan dari PT.Teguh Sinar Abadi (TSA) salah satu perusahaan tambang batu bara di Kubar dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kubar mengaku siap menjalani prosedur dan aturan yang berlaku. Hanya saja dia mengklaim perusahaannya maupun korporasi tambang lainnya mayoritas tidak punya angkutan khusus karyawan. Yang ada hanya milik pihak ketiga yang dikontrak perusahaan.

“Ya kami tidak punya bus karyawan, karena ada kerja sama dengan pihak ketiga dan mereka yang menyediakan. Jadi kalau mau tertibkan kami siap bantu,” katanya.

Meski tidak secara spesifik dibahas dalam RDP namun sejumlah anggota dewan tetap meminta pihak perusahaan memperhatikan catatan dari dishub Kubar itu.

“Ini tolong menjadi catatan rekan-rekan perusahaan dan dinas perhubungan. Nanti kita agendakan lagi untuk masalah ini,” tandas Saparuddin anggota DPRD Kubar saat memimpin rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan tambang batu bara di gedung dewan. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00