• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Minta Tanggung Jawab atas Kerusakan Jalan Umum, DPRD Kubar Panggil Tiga Perusahaan Tambang

19 November
19:55 2019
3 Votes (3.7)

KBRN, Sendawar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat dengan 3 perusahaan tambang batu bara di gedung dewan, Selasa (19/11/2019).

Tiga perusahaan yang dipanggil yakni PT.Gunung Bara Utama (GBU), PT.Teguh Sinar Abadi (TSA) dan PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP), serta PT.Trubaindo Coal Mining (TCM).

Pasalnya 3 perusahaan tambang batu bara itu menggunakan jalan umum sebagai jalur transportasi antar jemput karyawan yang menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Bahkan ada beberapa jembatan yang terancam roboh hingga tanah longsor. Khususnya jalan di kecamatan Melak mulai dari kelurahan Melak Ilir, kampung Empakuq hingga Kampung Muara Bunyut.

Rapat yang dipimpin H.Saparuddin itu dihadiri belasan anggota dewan lintas komisi serta perwakilan pemerintah. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan kepala kampung Empakuq dan Muara Bunyut serta pihak Kepolisian dari Polres Kubar.

Sekertaris kampung Muara Bunyut Gregorius Giad di hadapan anggota dewan mengaku kondisi jalan di wilayah setempat memang banyak mengalami kerusakan akibat dilalui kendaraan perusahaan baik tambang maupun sawit. Akibatnya banyak warga yang mengalami kecelakaan.

“Yang kami sampaikan ini memang fakta di lapangan. Artinya kerusakan jalan ini memang sangat mengkhawatirkan. Mulai tanah longsor, jalan aspal juga longsor, jembatan rusak patah-patah kemudian jembatan beton itu turun sebelah-sebelah. Kalau kendaraan seperti motor atau mobil kalau rendah pasti nyangkut. Dan sering kali masyarakat kami ada yang kecelakaan,” katanya.

Gregorius mengaku sudah meminta bantuan perusahaan namun terkendala regulasi. Sehingga jalan yang longsor hanya diperbaiki seadanya. Meski begitu ia bersyukur keluhan masyarakat didengar anggota dewan.

“Selama ini terbentur birokrasi antara perusahaan dengan pemerintah. Karena pemerintah punya sistem tidak bisa perusahaan perbaiki langsung tanpa koordinasi dengan pemerintah. Yang dalam kampung ada longsor tapi baru sekarang dibuat jalan alternatif sedang dibuat jembatan. Kalau yang diluar itu mulai Melak Ilir, Empakuq sampai Muara Bunytu itu sudah setahun terakhir banyak rusak. Tapi Puji Tuhan hari ini DPRD menanggapi keluhan masyarakat. Mudahan bisa cepat terealisasi,” ungkap Plh. Desa Muara Bunyut itu.

Sementara dalam RDP pihak perusahaan mengaku sudah 2 kali mengirim surat ke dinas PUPR sejak januari 2019, namun tak kunjung mendapat jawaban.

“Intinya kami besedia mengerjakan infrastruktur yang memang perlu diperbaiki. Makanya kami sudah kirim surat minta pertimbangan teknis ke dinas PUPR bulan Januari tapi belum ada jawaban. Lalu kami kirim lagi bulan Maret tapi sampai sekarang juga tidak ada balasan,” ujar AJ. Denis, staf yang menangani seksi CSR PT.GBU.

Isdian Eka staf bidang Bina Marga dinas PUPR saat ditanya mengenai surat dari perusahaan justru mengaku tidak pernah menerima.

“Sampai sekarang bidang kami belum pernah terima surat dari perusahaan itu. Mungkin tercecer di bagian mana nanti kami cek,” jawab Isdian.

Pernyataan Isdian itu membuat sejumlah anggota dewan geram, hingga banyak yang melayangkan interupsi.

“Bagaimana mungkin surat-surat seperti itu bisa hilang. Ini juga yang kita undang kepala dinas tapi tidak pernah hadir. Tolong hargai lembaga DPRD,” sanggah Anggota Dewan dari partai Gerindra Yahya Martan.

“Kami sebenarnya mengapresiasi perusahaan banyak membantu masyarakat. Tapi tolong koordinasi seperti ini jangan sampai terulang. Jangan sampai ada pembiaran yang merugikan masyarakat. Karena akses jalan ini digunakan perusahaan terus rusak lalu yang sengsara masyarakat kami,” tambah Noratim anggota dewan lainnya.

H.Saparuddin yang memimpin rapat harus memotong beberapa pembicaaran anggota dewan yang cukup alot tersebut.

“Saya minta kita fokus ke masalah infrastruktur dulu. Yang lain tidak usah dijawab tapi tolong dicatat untuk kita agendakan dalam rapat berikutnya. Soal tanggung jawab perusahaan mereka intinya siap melaksanakan perbaikan,” tegas anggota komisi satu itu.

Sehingga DPRD dalam kesimpulan rapat meminta 3 perusahaan segera mengirim ulang surat pertimbangan teknis ke dinas PUPR. Paling lambat bulan Desember 2019 sudah mendapat jawaban agar perusahaan segera memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Berikut lima poin kesimpulan RDP umum antara DPRD Kubar dengan perwakilan perusahaan serta pemerintah daerah.

  1. Diharapkan kepada PT.GBU mewakili perusahaan yang bersangkutan (PT.TCM, PT.FKP dan PT.TSA) untuk segera mengirim ulang surat ke dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat.
  2. Diminta kepada dinas PUPR  agar segera menjawab surat kepada PT.GBU dengan tembusan kepada DPRD Kutai Barat.
  3. Dinas PUPR Kabupaten Kubar mengkoordinir dengan pihak terkait tentang perbaikan jalan dan jembatan dari Melak Ilir, Empakuq, Muara Bunyut dan Empas dalam waktu sesingkat-singkatnya dan paling lambat bulan Desember 2019.
  4. Bahwa dalam kegiatan CSR Perusahaan meminta pengakuan dari pemerintah daerah kabupaten Kutai Barat.
  5. Aparat kampung dan penegak hukum siap mengawal kegiatan tersebut.

Perwakilan PT.GBU Aleksander Denis dikonfirmasi kembali atas kesimpulan rapat di gedung dewan mengaku siap bertanggung jawab memperbaiki infrastruktur yang rusak tersebut. Meski perusahaan kata dia ingin hasil pekerjaan termasuk program CSR mendapat pengakuan dari pemerintah agar tidak tumpang tindih.

“Sebagai perusahaan pertambangan kami memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar. Kami berharap pemerintah ikut mendampingi kami dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kewajiban kami,” pungkas Denis.

“Kemudian kami juga punya program CSR yang juga butuh pengakuan dari pemerintah agar tidak tumpang tindih dari pembiayaan. Intinya untuk berbuat baik untuk masyarakat kami akan berusahan sedemikian rupa walaupun saat ini harga (batu bara) turun. Kondisi ini tidak masalah kalau demi kebaikan masyarakat,” tuturnya.

Rencananya DPRD Kubar akan melaporkan hasil RDP tersebut kepada ketua DPRD dan bupati Kubar untuk dintindak lanjuti melalui keputusan bersama.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00