• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Wakil Ketua DPD RI Harapkan Perpindahan Ibukota Negara Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

16 November
19:57 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Pindahnya Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur yang telah ditetapkan berada ditengah dua kabupaten antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah di ibukota terdahulu.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat menghadiri Focus Group Discussion bertemakan “Peluang dan Tantangan Bagi Masyarakat Kalimantan Timur Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara” di Hotel Midtown Samarinda Minggu (16/11/2019) siang.

Mahyudin mengatakan, adanya disparitas atau kesenjangan ekonomi, tingginya pertumbuhan penduduk,  keterbatasan lahan serta krisis ketersediaan air di pulau jawa membuat wilayah tersebut dirasa tidak layak lagi untuk mengemban posisi IKN.

Pindahnya lokasi ibukota baru ke Kalimantan Timur dianggap menjadi langkah yang tepat dikarenakan lokasi wilayahnya yang strategis dan Kaltim merupakan Provinsi penyumbang pendapatan paling besar bagi Indonesia.

Menurut Mahyudin perpindahan ini akan memiliki dampak positif untuk Kaltim, dengan berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

“Tadi latar belakangnya Jakarta memang sudah padat ya, karna 65 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa, lahan juga sudah terbatas, tapi yang paling penting adalah pemindahan ibukota itu bisa berdampak terhadap pemerataan tingkat ekonomi masyarakat, diharapkan memang kaltim akan terjadi pertumbuhan pembangunan yang signifikan juga perpindahan penduduk yang cukup besar disini yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kaltim dan pembangunan infrastruktur lebih baik lagi kedepan” tutur Mahyudin

Sementara itu Mahyudin menuturkan, digelarnya Focus Group Discussion oleh DPD RI bersama Universitas Mulawarman kali ini bertujuan untuk mencari opini serta aspirasi sebagai bahan masukan dalam rangka merumuskan undang-undang terkait ibukota negara.

Ia menjelaskan, lahirnya ibukota baru diperlukan adanya Undang-Undang pembentukannya. Hingga saat ini belum dipastikan apakah aturan tersebut akan berbentuk pemekaran atau UU Omnibas Law dengan kata lain suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan berbeda.

Turut dihadiri Dosen Fakultas Kehutanan yang juga merupakan Akademisi Pengamat Isu IKN Universitas Mulawarman Rustam, Wakil Pimpinan Lembaga Laboratorium Kebijakan Publik Unmul Muhammad Taufik dan para tamu undangan lainnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00