• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ini Alasan Pemda Kubar Belum Bisa Lanjut Pembangunan Jembatan ATJ yang Mangkrak

11 November
19:43 2019
2 Votes (5)

KBRN, Sendawar : Pembanguna jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak Ilir kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih terkatung-katung sampai saat ini.

Padahal proyek yang dikerjakan sejak tahun 2008 itu sangat penting bagi akses transportasi dari dan menuju Kutai Barat khususnya Kota Samarinda maupun Tenggarong Kutai Kartanegara. Bahkan Jembatan yang melintasi sungai Mahakam ini sudah menghabiskan dana sekitar Rp 300 miliar.

Bupati Kutai Barat FX.Yapan kepada wartawan di gendung ATJ kompleks perkantoran, Senin (11/11/2019) mengaku pemkab Kubar belum bisa melanjutkan mega proyek itu lantaran banyak dokumen atau arsip yang hilang.

“Ada beberapa proyek multi years yang sekarang ini mangkrak karena data di arsip bahkan dinas terkait tidak ada. Padahal masyarakat menghendaki proyek itu harus dilanjutkan. Tapi bagaiman mau lanjut kalau data di dinas PU saja tidak ada”, ujar FX.Yapan usai membuka sosialisasi gerakan nasional sadar dan tertib arsip.

Yapan menegaskan proyek tahun jamak yang sempat bermasalah pasca diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 itu memang menyimpan banyak kejanggalan. Misalnya penanggung jawab proyek atau kontraktor tidak menyelesaikan adminstrasi namun tidak diberi sanksi.

“Yang jelas proyek ini harus selesai pada tahun jamak dan apabila tidak selesai itu harus didenda di black list. Tapi dulu tidak selesai malah dilanjutkan. Tidak ada persetujuan gubernur, tidak ada persetujuan menteri dalam negeri. Maka oleh sebab itu sisa multi years itu saya tidak berani bayar karena prosedur ini sudah salah”, katanya.

Yapan mengklaim, utang proyek mangkrak itu masih sekitar Rp 48 miliar.

“Sisa 48 miliar, bagaimana saya bisa membayar itu kalau data-data tidak ada semua baik di arsip maupun di dinas PU”, tegasnya

Proyek jembatan dengan bentang 680 meter, terdiri 340 meter bentang tengah ditambah dua jalan sayap jembatan masing-masing 170 meter itu sempat masuk dalam radar KPK, karena sebagian paket pekerjaan diduga fiktif.

KPK menemukan dugaan pekerjaan Fiktif itu bersamaan dengan 14 Proyek yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, di sejumlah daerah di Indonesia pada Desember 2018.

Menyikapi temuan itu Bupati FX.Yapan mengaku sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum, hingga kasusnya benar-benar selesai.

“Makanya selama ini kita belum berani mengutak-atik itu, karena memang secara administrasi itu bermasalah. Makanya waktu itu saya diminta oleh DPR untuk menganggarkan itu saya tidak berani, dasarnya karena semua berkas, semua data itu hilang, tidak mungkin saya selesaikan barang yang tidak ada data. Makanya biar saya dicaci maki oleh masyarakat, tetap saya tidak berani karena kalau toh nanti ada masalah, saya nanti yang kena,”ungkapnya Yapan kepada RRI Sendawar, Jumad (21/12/2018).

Dia menegaskan, pemerintah dibawah kepemimpinannya tidak akan menutup mata soal kelanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan Melak dan Mook Manar Bulatn tersebut. Namun harus diselaraskan dengan proses administrasi yang jelas.

“Saya juga tidak mau melihat itu mangkrak, tetapi proses administrasinya harus jelas. Pertama kita harus tahu kekuatan jembatan itu berapa tahun, kapasitasnya berapa ton, nah data ini yang tidak ada. Siapa yang berani menganggarkan kalau seperti itu. Pas nanti kita anggarkan, kita tidak tahu berapa ton kapasitasnya, nanti roboh siapa yang bertanggung jawab, pasti saya yang kena. Dengan begini saya harap bisa membuka pemikiran masyarakat, ini memang harus kita selesaikan, tetapi administrasinya harus jelas, tidak boleh main-main”, tegasnya.

Atas kondisi itu orang nomor satu di Kubar ini meminta intansi terkait memperkuat dokumen atau arsip resmi agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Disisi lain Pasca diusut KPK rombongan pemkab Kubar pada bulan maret 2019 langsung melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Bappenas guna mendapatkan pertimbangan atas kelanjutan pelaksanaan proyek yang tertunda sejak pertengahan November 2015 tersebut.

"Apa yang kami lakukan ini untuk kesejahteraan rakyat. Harapan kita bersama semoga proyek multi years ini jadi single years sehingga bisa dibantu dari pusat dengan catatan jembatan menjadi jalan nasional," ujar Bupati Yapan usai kunjungan konsultasi.

Keseriusan pemkab Kubar juga ditunjukan dengan mendatangkan tim independen untuk membedah dan mengkaji baik dari sisi hukum maupun konstruksi. Yakni tim ahli Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITSdan Intitut Teknologi Bandung (ITB).

"Kami ingin mendapatkan jawaban dari dua sisi baik teknis maupun legalnya sehingga nantinya bersama kiranya kita dapat melihat cara penyelesaiannya," ungkap Wakil Bupati Edyanto Arkan.

Namun hingga kini belum jelas kelanjutan proyek tersebut.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00