• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Sekda Kubar Ingatkan ASN Agar Berhati-hati Buat Unggahan di Media Sosial

17 October
16:13 2019
1 Votes (5)

KBRN, Sendawar: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengeluarkan pernyataan di Media agar Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati dalam memberikan masukan dan saran apalagi hal itu berupa kritik yang menjatuhkan martabat Pemerintah dan di Unggah di Media Sosial (Medsos).

Hal itu disampaikan terkait adanya Unggahan ASN di medsos pasca penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

“Ya undang-undangnya begitu. Di role (peran)-nya saja, bukan bagian kritik. Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik apa lagi bikin gaduh, apa lagi menyerang. Kan ada aturannya. Ikuti aturannya saja, negara akan baik,”Kata Menteri PAN-RB Syafruddin, di Kutip dari KOMPAS.com

Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Yacob Tullur saat dikonfirmasi RRI Sendawar, Kamis (17/9/2019) menegaskan, para Aparatur Sipil Negara yang terdiri PNS dan Tenaga Kerja dengan Surat Perjajian Kerja, mulai dari Pejabat sampai Tenaga Fungsional adalah citra Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Maka itu, lanjutnya, ASN harus berhati-hati membuat ungahan di Media Sosial apalagi sampai mengkritik Pemerintah,  karena ASN merupakan bagian atau pelaksana dari sistim Pemerintahan. Sehingga kurang Etis jika ASN mengkritik atau membicarakan kelemahan Lingkungan diri sendiri ke ruang Publik.

“Baik buruk dan cepat lambatnya layanan pemerintah semua tergantung dari kualitas ASN itu sendiri. Nah kalau berbicara kurang Etis di media sosial jelas melanggar sumpah jabatan dan juga Undang-Undang  ITE, jika terbukti melanggar maka akan berdampak Hukum dan tentu mempengaruhi kehormatan dan martabat serta kinerja ASN itu sendiri,”Pungkapsnya

Yakob Tullur menghimbau, para ASN khususnya di Kabupaten Kutai Barat, agar menyampaikan saran dan masukan sesuai koridor dan mekanisme yang tepat, bukan di ruang publik atau media sosial sehingga tidak berdampak pada citra Pemerintah.

Mengingat status Aparatur Sipil Negara sudah melekat pada setiap Individu terkait, hingga di kehidupan sehari-hari dalam arti, tindakan ASN harus merujuk pada regulasi yang mengaturnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00