• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Awasi Karhutla, Pemerintah Akan Bentuk Satgas Nasional

19 September
20:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pasalnya dampak karhutla tidak saja menggangu kesehatan masyarakat namun berimbas pada iklim ekonomi nasional. Apalagi sejak 2015 Indonesia kerap dituding oleh negara-negara tetangga sebagai pengirim kabut asap. Belum lagi terhambatnya akses penerbangan udara karena terganggu kabut asap karhutla. Sementara pemerintah daerah dinilai belum mampu menangani karhutla karena berbagai keterbatasan. Hal ini mendorong pemerintah pusat membentuk satuan tugas (satgas) karhutla yang rencananya berada dibawah komando Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) RI.

“Dalam waktu dekat ini dibawah koordinasi Menkopolhukam itu akan dibentuk satgas nasional. Kalau satgas tingkat provinsi itu memang ada tapi hanya daerah-daerah yang menetapkan status siaga darurat saja” jelas Kepala Seksi Kampanye Pencegahan Karhutla, Kemen-LHK RI, Egar Mejupan, saat jadi pemateri di acara sosialisasi kampanye pencegahan karhutla dalam rangka peningkatan kerjasama antar stake holder di Hotel Nici,  Kecamata Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim,  Kamis (19/9/2019).

Egar mengatakan, satgas nasional akan bertugas mengawasi sekaligus supervisi penanganan karhutla di tanah air. Tidak hanya ditingkat pusat, namun akan dibentuk satgas sampai di tingkat paling bawah yaitu RT dan desa. Selain itu dunia usaha atau swasta juga akan dilibatkan.

“Kementrian LHK sekarang ini tengah sosialisasi ke sejumlah daerah mengenai kampanye pencegahan dan pembentukan satgas karhutla. Diharapkan nanti ada peningkatan penyadartahuan dari para pihak tidak hanya masyarakat umum saja tapi seluruh stake holder. Misalnya pengelolah bisnis usaha dibidang lahan seperti perkebunan, HPH,HTI ataupun pertambangan. Karena masalah kebakaran tidak bisa diselesaikan satu sektor saja. Kemdia satgas ini juga akan dibentuk sampai tingkat desa, karena di desa itu adalah garda depan yang paling tahu kalau ada karhutla di daerahnya” lanjut Egar.

Setelah pembentukan satgas, langkah selanjutnya kata Egar adalah penguatan koordinasi dari pusat sampai daerah.

“Jadi secara berjenjang mulai presiden, kementrian lembaga, Kapolri, Panglima TNI, itu di koordinasi tingkat pusat. Tentunya ini harus berlanjut ditingkat provinsi melalui gubenur, bupati/wali kota sampai di desa”,tutup Egar.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00