• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Pengamat Hukum Kaltim : Presiden dan DPR RI Kompak Lucuti Kewenangan KPK

19 September
12:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Presiden dan DPR RI yang jarang kompak kini terlihat sangat kompak dalam melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“kita berharap KPK dapat memberantas korupsi eh malah KPK dilumpuhkan oleh DPR bersama Pemerintah yang terlihat kompak,” Tegas Pengamat Hukum Kaltim Herdiansyah Hamzah dari Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, di Samarinda.Kamis(19/9/2019).

Menurutnya, selama 17 tahun KPK telah menuai banyak apresiasi positif dari masyarakat dan menjadi garda terdepan paling dipercaya dalam membentas korupsi serta meringkus para koruptor pencuri uang rakyat .

“Selama ini garda terdepan dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia itu telah disematkan kepada KPK dan KPK menjawab itu dengan baik,” Tandas Herdi.

Namun sayangkan terang Herdi para wakil rakyat dan kepala Negara justru seolah bersama-sama melucuti kewenangan KPK, padahal selama ini terang Herdi KPK sudah menjawab harapan warga dengan sangat baik yang terbukti Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003 hingga Juni 2019, KPK telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang. Dengan rincian jumlah operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 123 kali dan jumlah 432 orang tersangka.

“secara rekam jejak KPK bisa menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia, kalau KPK lumpuh agak sangat sulit berharap pada lembaga konvensional seperti kejaksaan toh jaksa-jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung juga banyak ditangkap oleh KPK,” Ungkap Herdi .

Sementara itu, latar belakang profesi yang ditangani KPK hingga Juni kemarin berasal dari Anggota DPR/DPRD (255 perkara), Kepala Daerah (130 perkara), Pimpinan Partai Politik (6 perkara), dan Kepala Lembaga/Kementerian (28 perkara). Sehingga Terang Herdi menjadi aneh manakala presiden tidak mengeluarkann perppu guna merevisi UU KPK ini

“Selama 17 tahun itu sudah sekitar 1.064 perkara ditangani KPK ya kalau kita mau liat jumlah ada 255 anggota DPR ada 6 pimpinan partai politik plus menteri-menteri kelembagaan 27 tambah satu kemarin 28 ada 130 Bupati Kepala daerah yang kemudian diproses oleh KPK sudah sangat baik saya kira,” Kata Herdiansyah Hamzah.

Dengan UU KPK yang baru ini, langkah pemberantasan korupsi ke depannya diperkirakan Herdiansyah Hamzah juga akan semakin melemahkan KPK,  lantaran jalur penindakan sangat birokratis. Herdi menegaskan perubahan UU KPK  ini justru akan menghambat kinerja dari KPK dan korupsi akan semakin sulit diberantas di Indonesia.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00