• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Mendagri Beri Sanksi Gubernur Kaltim

14 August
07:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda :Hampir 1 bulan sejak dilantik Mendagri sebagai Sekprov definitif Kaltim di 16 Juli 2019 lalu, Abdullah Sani masih belum jalankan tugas-tugasnya sesuai jabatan yang diemban. 

Ketidakinginan Isran Noor untuk gunakan jasa Abdullah Sani jadi alasan. Hal ini sesuai dengan ucapan Abdullah Sani usai pertemuan dengan Isran Noor beberapa hari lalu. Usai pertemuan, ia sebut bahwa dirinya diminta kembali ke jabatan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bukan menjabat Sekprov Kaltim. 

Berjalan waktu, , keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Dalam surat Selasa (13/8/2019), tercantum tanda tangan Mendagri Tjahjo Kumolo di bagian bawah surat. 

Surat tercantum tanggal pada 9 Agustus 2019 dan ditujukan untuk Gubernur Kalimantan Timur.  Sifatnya 'Segera' dan ada pula redaksi 'Teguran' dalam surat tersebut. Adapun nomor surat yang tertera adalah 821/7672/SJ. 

Dalam surat ada 7 poin yang disampaikan oleh Mendagri untuk Isran Noor itu. Poin penting tercantum di poin ke 6, dimana Gubernur Kaltim diminta untuk memfungsikan Sekda sebagai Sekretaris Daerah. 

Selain itu juga disebutkan bahwa pelaksanaan tugas yang secara atribut merupakan kewenangan Sekda tidak dapat dilakukan oleh pejabat lain kecuali Sekda berhalangan. 

Surat dari Kemendagri juga sampaikan bahwa keputusan/ tindakan dalam lingkup Sekretaris Daerah dinyatakan tidak sah apabila dibuat oleh Pejabat selain Sekda yang akan berimplikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 

konfirmasi kebenaran surat kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Bahrudin. 

Melalui pesan WhatssApp Rabu, (14/8/2019), Bahtiar membenarkan surat tersebut. , untuk kemudian ia verifikasi kepada Ditjen Otda yang mengurusi hal tersebut. 

"Informasi dari Ditjen Otda. Benar," tulisnya.

Selain teguran, implikasi lain juga bisa terjadi dalam APBD Kaltim ke depan. Saat ini, baik APBD P 2019 dan APBD Murni 2020, sedang dalam pembahasan oleh DPRD dan Pemprov Kaltim. 

Dalam pembahasan ini, Abdullah Sani tidak dilibatkan. Terbukti pada penandatanganan KUA PPAS di Karang Paci beberapa waktu lalu, Wagub Hadi Mulyadi yang lakukan tanda tangan, bukannya Abdullah Sani. 

Tidak adanya Abdullah Sani dalam pembahasan APBD ini juga direspon keras oleh Kemendagri. Sesuai aturan, Ketua TAPD lah yang mengurusi hal tersebut, bukannya Wagub ataupun Gubernur. 

"Harus Sekda definitif," ucap Bahtiar, Kapuspen Kemendagri. 

Jika pun nanti Perda APBD P Kaltim 20189 dibawa ke Kemendagri untuk disetujui, Bahtiar menyebut Perda itu pasti akan ditolak. Ini membuat apa yang dilakukan DPRD dan Pemprov saat ini bisa saja tak ada gunanya. 

"Pasti ditolak. Karena tidak ditanda tangani Sekda definitif.  Jangan buat tidak jelas, sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Barang siapa yang menentang  hukum positif, maka risiko hukumnya ditanggung penumpang, Begitu saja, Itu kan ada risiko pidananya, risiko lalainya. Silakan saja, ada hukum yang berlaku," katanya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00