• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Pengamat Hukum : Pemerintah Dan DPRD Kaltim Keliru Tidak Libatkan Sekda Definitif Dalam Tim TAPD

12 August
10:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda :  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Definitif tidak dilibatkan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, DPRD Kaltim Nilai tidak masalah.

“ kalau ada pembahasan APBD itu tidak masalah tetap terus berjalan hanya saja memang yang mengkoordinir ” Tegas Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan Kepada RRI. Senin (12-8-2019)

Menurutnya, Gubernur Kaltim bisa mendelegasikan atau menugaskan siapa saja untuk ikut serta dalam pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga baik asisten 1 atau pihak yang dinilai pantas mewakili Kaltim bisa menggantikan peran Sekda definitive atau permanen.

“ ya Gubernur bisa menunjuk siapa saja untuk menjadi korlap TAPD atau coordinator itu terserah Gubernur lah ini nya semuanya ” Terang Politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Sementara itu Akademisi Hukum Tata Negara Kaltim DR Rusmini menilai Keliru jika DPRD diam dan Pemerintah  Provinsi tidak melibatkan Sekda Kaltim mengingat Sekda telah dilantik oleh Kemendagri pada 16 Juli 2019 lalu.

Menurutnya,  pernyataan DPRD Kaltim yang tidak mempersoalkan siapa yang memimpin TAPD saat membahas APBD P 2019 maupun APBD Murni 2020 keliru. Ia menjelaskan, bahwa posisi Sekprov sebagai Koordinator TAPD sudah jelas dan tegas diatur dalam peraturan pemerintah.  Karena menurutnya, TAPD ex-officio atau otomatis dipimpin oleh Sekprov mengingat Jelas secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Menurut Rusmini, memang benar Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Tapi kepala daerah sejatinya sudah mendelegasikan kekuasaannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah kepada Sekprov sebagai koordinator mengacu pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Terkait keengganan  Gubernur Kaltim Isran Noor menjalankan fungsi Sekda Kaltim pilihan pemerintah pusat harus segera dihentikan , mau tidak mau suka tidak suka Gubernur harus segera menugaskan Sekda agar jalannya roda pemerintah dapat lebih baik dan tak ada lagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait alasan Gubernur Isran yang Enggan mengakui Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim  yang hingga hari ini belum terkuak.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00