• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum dan Kriminal

Jatam Kaltim Minta PT Tanito Harum Segera Ditutup

23 July
18:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Terhitung sejak 20 Juni 2019 atau nyaris satu bulan, masa izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Tanito Harum sudah berakhir, setelah dibatalkannya perpanjangan izin selama 20 tahun pada 11 Januari 2019 berdasarkan surat Nomor: 07.K/30/MEM/2019 dengan luasan 34.585 hektar.

Perpanjangan izin dibatalkan karena melanggar ketentuan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 27, 29 dan 74 mengenai aturan yang mengembalikan lahan bekas pertambangan bekas PKP2B menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), pelibatan Pemerintah Daerah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan aturan mengenai mendahulukan kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, luasan lahan yang dimiliki PT Tanito Harum juga melampaui ketentuan Pasal 62 UU Minerba yang membatasi maksimal luasan lahan hanya 15.000 hektar.

Untuk itu, Jatam Kaltim mendesak agar pemerintah segera menjadikan wilayah bekas tambang tersebut menjadi Wilayah Pencadangan Negara, sebagaimana amanat UU Minerba Pasal 27 yang pada intinya untuk menjaga kepentingan keseimbangan ekosistem dan lingkungan dan sesuai dengan fungsi sosial ekologis wilayah tersebut.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk mengambil alih dan menutup segera wilayah yang dikuasai oleh PT Tanito Harum, lalu memerintahkan pihak perusahaan untuk menjalankan kewajiban yang masih melekat, mulai dari reklamasi, rehabilitasi dan pemulihan"kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang di Samarinda, Selasa (23/7/2019).

Adapun temuan Jatam Kaltim hingga tahun 2018 terdapat 69 lubang tambang yang tersebar diseluruh konsesi PT.Tanito Harum dan ini menjadi perhatian serius Jatam Kaltim agar pemerintah memastikan keseluruhan lubang tersebut ditutup kembali dan tak ditelantarkan begitu saja. 

Hadirnya lubang tambang yang begitu banyak sangat jelas menjadi ancaman bagi warga yang bermukim disekitarnya khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak tahun 2011 hingga 2019 di Kabupaten Kukar, lubang tambang telah menewaskan 12 korban jiwa yang sebagian besar adalah anak-anak. Kami berharap langkah tegas dilakukan Pemerintah Pusat kepada PT. Tanito Harum agar dalam proses peralihan ini tidak ada lubang tambang yang dibiarkan terbuka. Langkah ini diharapkan akan menjadi contoh agar Gubernur di seluruh Indonesia khususnya Kaltim agar bertindak serupa.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00