• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Upaya Penuntasan Honorer K2 Tahun 2024

19 July
15:09 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Yacob Tullur Mengaku Pemerintah Kubar tidak mempekerjakan tenaga Honorer, atau yang ada adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dengan perjanjian kerja selama 12 bulan. Demikian juga untuk tenaga Guru, yang disebut Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Hal itu dikatakan saat dikonfirmasi RRI Sendawar, Jumat (19/7/2019), seiring dengan rencana Pemerintah untuk menuntaskan masalah Honorer K2, yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kurun waktu lima tahun ke-depan.

Menurut-nya pola kerja dan penggajian TKK di Kutai Barat berbeda dengan tenaga honorer yang dimaksud, dimana mereka hanya dipekerjakan selama 1 tahun jika ada kegiatan. Begitupun masalah penggajiannya, jika tidak ada kegiatan kontrak akan diputus, otomatis gaji juga tidak diberikan, dan itu harus melalui persetujuan Kepala Daerah.

Kendati demikian, Ia mengaku tetap mendukung kebijakan Pemerintah, hanya saja perlu dipertibangkan terutama dari segi dampak sosialnya. Belum lagi masalah PNS di Daerah, khususnya untuk tenaga guru yang memang sangat kekurangan.

“Yang pertama kita di Daerah inikan kekurangan PNS, yang PNS hanya Kepala Sekolah, untuk guru dan wali kelasnya ya tenaga PTT itu. Yang ke-dua jika memang terjadi pemberhentian besar-besaran akan timbul pengangguran, nah dampak dari pengangguran itukan penyakit sosial, jadi saya pikir ini perlu kebijakan yang hati-hati. Kalau kita Pemerintah Daerah ini disebut mampu, ya tidak mampu juga untuk membiayai mereka, tapi kalau kita melihat dampaknya, kalau banyak pengangguran tentu daerah juga yang merasakan dampak penyakit sosialnya itu,”ungkapnya.

Disamping itu, terkait pola penuntasan honorer K2 tersebut, yang dilakukan melalui mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini juga menurut Yacob Tullur, harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat, mengingat pembiayaannya yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

“P3K-nya itu jangan dibebankan kepada Daerah. Daerah ini sudah cukup banyak juga yang dibiayai untuk hal-hal lainnya, artinya perlu pertibangan. Sama juga dengan guru tadi, misalnya hanya kepala sekolah saja yang PNS, yang lainnya PTT, nah itu kalau diberhentikan bagaimana mampu Sekolah hanya dengan satu orang tenaga, saya pikir itu yang perlu dipertimbangkan,”tandasnnya

Untuk diketahui, upaya penuntasan tenaga Honorer K2 tersebut, dilakukan oleh Pemerintah dengan mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja(P3K), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sementara tenaga honorer yang ada saat ini, hanya memperpanjang kontrak kerja seiring penuntasan tenga honorer hingga tahun 2023. Apabila tidak dapat diangkat menjadi PNS atau P3K sesuai persyaratan PP/49 2018. Maka akan dirumahkan tahun 2024 mendatang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00