• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Kecewa, Aparat Hukum dan Pemerintah Seolah Takluk Terhadap Perusahaan Tambang Di Kaltim

16 July
09:31 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Rahmah Salah sorang ibu korban  di lubang bekas galian tambang kecewa atas sikap pemerintah dan aparat penegak hukum yang lamban dalam menuntaskan kasus warga meninggal dunia di kolam pertambangan yang kini telah menelan korban jiwa hingga 35 orang.

“sangat kecewa sangat kecewa terus terang ibaratnya kaya merasa kita ini kaya gak ada harga diri, tolong betul-betul ditanggapi kasus ini ” Kata Rahmah Ibu Almarhum M. Raihan saputra ( Korban ke Sembilan ) kepada RRI. Selasa ( 16-7-2019 ).

Menurutnya, memang benar masalah umur adalah rahasia Tuhan namun jika korban telah jatuh hingga puluhan jiwa maka ini bukan lagi musibah biasa namun ini adalah kelalaian dari pihak perusahaan yang terkesan lepas tangan dari tanggungjawab hukum. Rahmah bahkan menyebut keluarga korban seperti tidak ada harga dirinya karena sikap aparat yang tidak pro sehingga Ia berharap ada penegakan hukum bagi keluarga korban .

“ kalau sudah 35 ini bukan musibah lagi tapi kelalaian dari perusahaan, memang betul umur rezeki jodoh nda ada yang tau tapi anak ndi lubang tambang ini kan kalau bisa ditutup. Sudah juga melapor tapi gak ditanggapi. Disana malah dibilangin kenapa sekarang ibu baru sedangkan ibu sudah terima uang ” Ungkap Rahmah dengan mata berkaca-kaca.

Lebih Lanjut Rahmah ibu Almarhum Raihan Saputra Korban Tambang Secara tegas saat dikunjungi RRI di rumahnya yang terbuat dari kayu ini dengan menitikan air mata minta semua lubang bekas galian tambang di dekat rumahnya atau dimana saja untuk segera ditutup jangan sampai ada korban jiwa, cukup 35 saja jangan sampai meningkat .Pemerintah minta Rahmah harus membuka mata dan hati untuk lebih tegas dalam bentuk penegakan hukum tidak hanya kata dan wacana.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Lingkungan kaltim DR Bernaulus Saragih yang mengaku bingung dengan sikap Pemerintah yang seolah menutup mata dan tidak tegas atas kasus meninggalnya anak-anak di lubang tambang.

Menurutnya, jika pejabat publik tidak punya tanggung jawab yang jelas atas hilangnya nyawa, maka UU Lingkungan Hidup, dan UUD'45 dapat digunakan untuk memecat atau menuntut mereka mundur karena tidak menunjukkan tanggung jawab yang jelas terhadap perlindungan manusia di wilayahnya apalagi kini 35 warga kaltim telah meninggal dunia di lubang bekas galian tambang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00