• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah Tk. 2

Melalui Mou Bidang Perdata dan TP4D, Potensi Kerugian Negara Di Mahulu Bisa Dicegah

19 June
16:08 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar acara penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Memorandum Of Understanding (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), di Kantor Kejari Kubar, Selasa (18/6/2019).

Penandatangan dilakukan langsung oleh Bupati Mahulu Bonifasius Beawan Geh dan Kepala Kejari Kubar Wahyu Triantono, disaksikan Wakil Bupati Mahulu Y. Juan Jenau, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, Sekretasir Daerah Mahulu Yohanes Avun, Asisten dan sejumlah Kepala OPD serta anggota DPRD Mahulu, termasuk jajaran Kejari Kubar.

Usai acara, Kepala Kejari Kubar Wahyu Triantono kepada RRI Sendawar menjelaskan, penandatanganan MoU ini dilakukan sebagi langkah awal pihaknya bersama Pemkab Mahulu untuk menjalin Koordinasi yang lebih baik, terutama dalam melakukan pendampingan dalam rangka mencegah potensi kerugian Negara.

Apalagi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) tentunya akan banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemda setempat, sehingga proses pendapingan ini dinilai sangat perlu dilakukan.

“Mou inikan artinya kita menjalin kesepatan dulu, dalam artian kita tetap melakukan koordinasi dengan Mahulu, karena apa, Mahulu inikan Kabupaten yang masih muda, saya yakin mereka pasti banyak melakukan pembangunan, nah untuk mencegah kerugian Negara maupun penyalahan kewenangan makanya kita perlu damping untuk pencegahan itu tadi, kita hanya mendampingi,”ungkapnya.

Namun demikian, lanjutnya, apabila ada kegiatan yang memang menyipang, pihaknya tetap melakukan analisa dan tela’ahan serta tidak semua kegiatan didampingi.

“Jadi kita tidak akan membabi buta, kita analisa dulu, buat tela’ahan. Kalau memang benar terpaksa kita lakukan penindakan. Jadi tidak semua kegiatan kita damping, kita klasifikasi ya, kita damping yang tingkat kerawanannya tinggi, kalau yang hanya Rp500 juta, Rp200 juta, tidak kita damping, SDM kita kurang,”ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyambut Positif penandatanganan nota kesepahaman tersebut, mengingat potensi kerugian Negara, terjadi karena masih kurangnya pemahaman hukum di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut

“Jadi semua kegiatan itu, kita minta didampingi mereka supaya kita tidak salah dalam penerapan hukum itu, atau tidak salah dalam mempresentasikan aturan. Kalau potensi di Mahulu ini terjadi karena tidak tahu aturan saja. Karena kalau disegajakan orang mikir juga, resikonyakan besar sekarang. Itu yang kita antisipasi melalui kerjasama dengan Kejari, supaya mereka membantu kita dalam memberi pemahaman tentang aturan untuk mengurangi resiko hukum,”sebutnya.

Ia mengharapkan, melalui kerjasama tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00