• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Olahraga

Plt. Ketua Askab PSSI Nyatakan Mundur, Bupati Kubar: Itu Keputusan Yang Tepat

19 June
15:39 2019
1 Votes (5)

KBRN, Sendawar: Plt. Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kutai Barat (Kubar) Yakobus Yamon, menyampaikan peryataan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Pada kesempatan ini, saya selaku pelaksana tugas Askab PSSI Kutai Barat, menyatakan dengan resmi, bahwa saya mengundurkan diri dari pelaksana tugas Askab PSSI Kutai Barat. Alas an kenapa mundur, karena kita taat kepada aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,”Peryataannya, saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Kejuaraan Bupati CUP Sepak Bola 2019, di Stadion Swalas Guna Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (17/6/2019) malam.

Terpisah, Bupati FX. Yapan saat dikonfirmasi RRI Sendawar terkait hal itu, Rabu (19/6/2019), menyatakan apa yang menjadi keputusan Plt. Ketua Askab PSSSI Kubar tersebut sudah benar. Bukan keinginan Bupati atau murni dilakukan karena taat aturan.

Bahkan menurut Orang Nomor Satu di Kubar itu, aturan tersebut tidak hanya terjadi di Askab PSSI, semua induk organisasi ditingkat Kabupaten Kutai Barat-pun melakukan hal yang sama.

“Ya itu sudah tepat, karena aturan baru ini, tidak boleh PNS, pengurus-pengurusnya tidak boleh PNS, kecuali dia PJ dulu. Jadi ini untuk semua, kemarin pengurus Voli dan lainnya banyak PNS, itu tidak boleh. Itu masukan dari BPK, jadi siapa PNS harus mundur, ganti yang bukan PNS. Ini aturan, bukan maunya Bupati,”tegasnya.

Kendati demikian, Ia mengharapkan agar kepengurusan yang baru segera terbentuk, sehingga kegiatan keolahragaan di Kubar bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk diketahui, aturan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dimana pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Hal itu juga dipertegas dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 yang berisikan Kepala Daerah Tingkat I dan II, Pejabat Publik, Wakil Rakyat, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilarang rangkap jabatan dalam organisasi olahraga, seperti KONI dan PSSI, serta kepengurusan klub sepakbola profesional atau amatir.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00