• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Selain Kades, Pendamping Desa Juga Harus Netral di Hari H Pemilu

16 April
14:55 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Menyusul banyaknya kasus tindak pidana Pemilu yang menjerat Kepala Desa di sejumlah daerah di Tanah Air Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan agar para petinggi desa dan kelurahan di  Kaltim mampu bersikap netral sepanjang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 terutama saat hari H pencoblosan 17 April 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Kaltim Muhammad Jauhar Effendi kepada RRI mengatakan posisi petinggi desa cukup rawan terlibat dalam upaya untuk memenangkan figur tertentu Ia mengingatkan kepada 841 Kepala Desa di Kaltim untuk tidak mencoba-coba berperilaku memihak dan mendukung Paslon sebab sangat merugikan kades bersangkutan.

Bahkan, menurut Jauhar, Bawaslu dengan tegas menyatakan desakan untuk bersikap netral bukan hanya diperuntukkan bagi ASN namun berlaku bagi siapa saja yang mendapat gaji dari APBN maupun APBD yang berarti hal ini juga berlaku sama bagi para pendamping desa.

“Bawaslu sudah menegaskan siapa saja yang mendapat gaji atau honor dari APBN dan APBD maka yang bersangkutan wajib bersikap Netral di Pemilu. Jadi selain Kades, pendamping desa kita ingatkan untuk menjaga netralitas”, ungkap Jauhar Selasa (16/4/2019).

Dalam Pemilu Serentak 2019 bukan saja ASN, TNI dan Polri yang wajib menjaga netralitas para petinggi desa juga melarang kades terlibat kampanye pemilu. Hal tersebut turut diatur dalam Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014 yang melarang Kades memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan suatu partai politik termasuk tidak boleh mengambil sikap, tindakan atau keputusan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00