• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Tiga Kementerian Hari ini Gelar Konsultasi Publik terkait Pembangunan Desa Berkelanjutan

15 January
13:54 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Desa (Kementerian PPN/Bappenas) , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan Konsultasi Publik Rancangan Awal Pengelolaan Sosial dan Lingkungan selama dua hari sejak tanggal 14-15 Januari 2019 di Jakarta.

Kegiatan konsultasi publik yang mendapat dukungan Bank Dunia tersebut  bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang berkelanjutan. 

Acara dibuka oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Nata Irawan dan dilanjutkan dengan Talkshow Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa menuju Peningkatan Kualitas Belanja Desa. Hadir pada acara Talkshow dari Bappenas, Kemendes PDTT dan Kemendagri, dengan moderator dari Perwakilan Bank Dunia,  Tarmizi A. Karim, yang merupakan mantan Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa dan mantan Pj. Gubernur Kaltim Tahun 2008.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Nata Irawan mengatakan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) bertujuan mengurangi dan mengelola resiko dampak lingkungan dan sosial. 

"Kerangka ini mencakup dua hal penting.  Pertama, pengintegrasian prinsip-prinsip berkelanjutan lingkungan dan sosial dalam program penguatan sistem peningkatan kapasitas dan institusi dalam pembangunan. Kedua, pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pembangunan desa", ungkapnya Selasa (15/1/2019) . 

Sementara dalam pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip, aturan-aturan dan prosedur untuk melakukan penapisan (screening), pengkajian, pengelolaan dan pemantauan langkah-langkah mitigasi dari potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan (khususnya infrastruktur desa) yang belum diketahui pada saat penilaian (appraisal) P3PD, serta langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Konsultasi Publik diikuti oleh utusan dari seluruh provinsi, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 64 kabupaten terpilih, yang tersebar di 33 provinsi.

Salah seorang peserta konsultasi publik,  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur HM Jauhar Effendi kepada RRI mengatakan Pemprov Kaltim sangat mendukung konsep pembangunan desa berkelanjutan dimana segala kebijakan Pemerintah hingga ditingkat desa menurutnya sudah harus mengarah pada upaya penyelamatan lingkungan. 

"Ya dengan model ini insya Allah nanti tingkat kapasitas kades dan perangkatnya akan ditingkatkan dengan dukungan Bank Dunia, terutama terkait dengan upaya penyelematan lingkungan. Selain itu kapasitas Pemerintah Prov, Kabupaten dan Kecamatan juga harus ditingkatkan", kata Jauhar. 

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ini akan terus mendapat penyempurnaan. Bahkan dalam waktu dekat,  konsultasi serupa juga akan digelar di Kota Yogja dan Makasar agar semakin banyak menerima masukan dari daerah-daerah. 






tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00