• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Kemendesa RI Perkuat Sinergitas Bersama Daerah 

8 December
21:30 2018
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Hubungan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh Pemerintah Daerah terus diperkuat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terutama setelah empat tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang di ikutu adanya program dana desa dan pendampingan.

Dalam memperkuat hubungan koordinasi dengan daerah ini, Kemendesa PDTT RI mengundang Kadis PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Satker/PPK Dekonsentrasi, dan Camat,dari beberapa provinsi dalam rangka menyamakan persepsi sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan juga mengundang pihak Bank Dunia, Konsultan Nasional PID dan P3MD.

“Mari kita berdiskusi, menuangkan pikiran, gagasan dan saran untuk evaluasi dan koordinasi UU Desa. Ada prestasi yang telah dicapai, tapi ada juga non prestasi ketika UU ini diterapkan,”kata Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendesa PDTT, Hi Mukhlis saat membuka kegiatan evaluasi dan koordinasi pendampingan pelaksanaan UU Desa Tahun 2014 di Jakarta, Jumat (7/12/2018). 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini berlangsung dinamis. Bahkan,seluruh undangan memberi masukan dan saran yang konstruktif tentang optimalisasi program dana desa dan pendampingan di lapangan. Seluruh input dicatat dan akan ditelaah guna melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan UU Desa yang berkaitan dengan Tupoksi Kemendesa. 

Mukhlis juga memaparkan di tahun 2018 ini, terjadi penurunan kasus penyimpangan (pidana) dana desa mengingat 2017 lalu jumlah penyimpangan yang ditangani aparat penegak hukum mencapai 1.000 lebih, namun tahun ini hanya 826 kasus

“Alhamdulillah terjadi penurunan yang signifikan. Untuk kasus penyimpangan admnistrasi, tim APIP (aparat pengawas internal pemerintah) yang hendel"Ungkapnya.

Selaku kementerian yang secara teknis menangani dan mengelola dana desa, menurut Muklis pihaknya sudah membangun koordinasi dan komitmen dengan semua pihak, seperti Pemprov, Pemda, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, karena sudah ada nota kesepahaman yang dibuat. Tujuannya guna mengadvokasi kepala desa dan perangkat desa dalam menggunakan dana desa. Sehingga kepala desa dapat merasa nyaman dan luwes mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya. 

“60 persen kades kita hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA. Bahkan ada sekian persen tidak sampai menamatkan pendidikan formal. Ini yang kita tetap upayakan sehingga penggunaan dana desa bisa optimal, berkualitas, efektif dan efisien,”ujarnya lagi.

Standar pelaporan pertanggung jawaban keuangan di desa juga diharapkan dapat sederhana agar dalam kurun waktu setahun para kepala desa dan jajarannya tidak hanya berkutat pada pelaporan pertanggung jawaban. Serapan anggaran juga baik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga bisa berjalan simultan. 

“Kami sudah mengomunikasikan hal ini dengan Kemenkeu,”kata Sekdirjen PPMD.

Begitupun dengan pendampingan, Mukhlis mengakui terus dievaluasi dan dimonitoring kinerja para pendamping desa. Kapasitas mereka juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan. 

“Dana desa adalah salah satu sumber prioritas pembiayaan di desa. Olehnya itu, banyak pihak yang ikut terlibat mengawasinya,”imbuhnya. 

Sementara itu, Direktur PMD M Fachri menyebutkan bahwa kurun 4 tahun usia UU No.6/2014 sudah berhasil mengubah paradigma masyarakat dalam berdesa, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu, posyandu, sudah terlihat hasilnya. Begitupun dengan pemberdayaan masyarakat.

“Positif sekali. Dana desa telah berhasil membangun Indonesia dari wilayah pinggiran sebagaimana nawacita ke-3,”ujar Fachri.

Ke depan, juga didorong upaya supervisi yang dilakukan pemprov dan pemkab setempat terkait dana desa. Kemendesa berharap agar fungsi supervisi lebih intens dilakukan daerah.  “Sepervisi masih kurang dari daerah,”kata Direktur PMD.

Olehnya itu, Fachri menekankan kegiatan ini penting diadakan guna mendapat masukan dan umpan balik antara pemerintah dan pemda, dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program pendampingan PID dan P3MD agar terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.     

Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Perimbangan Kementerian Keuangan, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemdes Kemendagri, Kepala Binopsal Baharkam Polri, dan Satgas Dana Desa. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00