• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

BANYUMAS

Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Difokuskan Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru Ekonomi Indonesia

16 January
16:10 2020
0 Votes (0)

KBRN, Purwokerto: Pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Keresidenan Banyumas tahun 2019 mencapai 5,6 persen dan tahun 2020 diperkirakan  sama dengan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Agus Chusaini mengatakan  diprediksi tahun ini cenderung lebih meningkat dibanding tahun 2019. 

“Seperti yang nasional pun, tahun 2019 itu 5,1 persen dan diprediksi kami itu (tahun 2020) 5,1-5,5 persen. Jadi, kita optimistis pada 2020, pertumbuhannya akan lebih baik dari 2019," kata Agus dalam kegiatan Diseminasi Informasi

Agus mengatakan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2020, yakni kebijakan moneter akomodatif berlanjut menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal serta mendorong momentum pertumbuhan.

“Kebijakan sistem pembayaran nontunai difokuskan pada perluasan elektronifikasi serta efisiensi ekonomi. Di sisi nontunai, peningkatan efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” katanya/

Kemudian, kebijakan pendalaman pasar, Agus menambahkan keuangan diperkuat guna mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial serta mendorong instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur bersama pemerintah dan OJK.

BI juga melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia, kebijakan pengembangan klaster UMKM diperluas untuk pengendalian inflasi, ekspor, dan digital.

Di samping itu, memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas, transformasi ekonomi, dan mendukung integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional.

Agus juga memaparkan lima inisiatif inovassi sistem pembayaran dalam rangka integrasi ekonomi dan keuangan digital yang meliputi pengembangan open banking, penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur pasar keuangan, penguatan infrastruktur publik untuk data, serta penguatan framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan. (spj)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00