• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

BANYUMAS

Tak Ingin Salah Langkah Dalam Bertugas, DPRD Banyumas Undang KPK

23 September
14:55 2019
0 Votes (0)

KBRN, Purwokerto: Anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang baru dilantik diharapkan tidak salah langkah dalam melaksanakan tugasnya.  Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan pembekalan kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas periode 2019 – 2024.

Kepala Satuan Tugas Pencegahan Koordinator Wilayah V KPK RI Kunto Ariawan usai acara pembekalan kep[ada wartawan mengatakan , pembekalan kali ini merupakan permintaan dari pemkab kepada anggota DPRD yang baru dilantik. 

“Mereka kami  beri materi tindak pidana korupsi (tipikor) Jadi, tadi pembekalannya terkait ini, 'kan kasus-kasus di anggota Dewan itu banyak terkait dengan perencanaan dan penganggaran, mulai dari perencanaan APBD sampai dengan pengesahannya. Tadi kami contohkan beberapa kasus yang pernah ditangani oleh KPK terkait dengan permasalah tersebut” kata Kunto

Inti yang disampaikannya dalam pembekalan adalah KPK selain perencanaan dan penganggaran, punya delapan program pencegahan tipikor yang diharapkan dapat diterapkan di semua daerah.

“Delapan program itu terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa (PBJ), perizinan, penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara, manajemen aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pengawasan dana desa.  Itu program-program yang kami tawarkan. Nah, program-program tersebut ada rapornya. Jadi, masyarakat bisa memantaunya di website kopsurgah.kpk.go.id," ungklap Kunto.

Kabupaten Banyumas baru melaksanakan 56 persen dari program-program pencegahan yang ditawarkan oleh KPK RI. Diatas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Kalau baru 56 persen dari target, harapannya  di akhir Desember itu kalau bisa sudah tercapai 100 persen.  Banyumas jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang baru mencapai kisaran 43 - 44 persen. Pada tahun 2018, misalnya, secara nasional baru sekitar 64 - 70 persen.

Banyumas jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang baru mencapai kisaran 43 - 44 persen. Pada tahun 2018, misalnya, secara nasional baru sekitar 64 - 70 persen.

Dalam perencanaan dan penganggaran, pihaknya meminta adanya aplikasi e-planning, aplikasi e-budgeting, dan integrasinya, sedangkan masalah perizinan ada mal pelayanan publik, semua kewenangan sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Banyumas Budhi Setiawan menjelaskan pembekalan oleh KPK RI tersebut diikuti oleh mayoritas anggota DPRD Kabupaten Banyumas karena ada beberapa orang yang sakit dan ada juga yang sedang menjalani tugas.

Budhi Setiawan mengininkan tidak ada anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang tersangkut masalah hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  “Apalagi yang muda-muda, harapan kami supaya lebih paham dan hati-hati karena sekarang sudah berbeda dengan era yang lalu. Setiap kali perencanaan harus masuk e-planning, jadi enggak ada program yang ujuk-ujuk," kata Budi Setiawan.

Respons dari anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk mengikuti kegiatan pembekalan tersebut cukup bagus.

Siang harinya pembekalan juga di berikanoleh KPK kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Banyumas bersama beberapa wajib pajak besar di Purwokerto. (spj) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00