• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

BANYUMAS

Menyikapi Barang Bukti dan Rampasan di Kejaksaan

19 September
16:46 2019
0 Votes (0)

KBRN, Purwokerto: Salah satu tugas Kejaksaan dalam hal ini Seksi Barang Bukti terutama di Kejari Banyumas adalah melakukan pelaksanaan pengembalian barang bukti, berdasarkan fakta di lapangan terdapat barang-barang bukti yang diputus untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Dalam pelaksanaannya mengalami berbagai masalah, seperti belum terlaksananya pengembalian barang-barang bukti dalam kurun waktu lama yang berakibat kerusakan pada barang-barang bukti tertentu serta tidak lengkapnya barang bukti yang seharusnya dikembalikan kepada yang berhak, padahal ada tanggung jawab dari pihak Kejaksaan berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Terdapat 2 prosedur dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti, yaitu prosedur pengembalian barang bukti melalui surat pemanggilan resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dan prosedur pengambilan barang bukti atas kehendak sendiri dari pemilik barang bukti dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Banyumas.

Menurut Kasi Barang Bukti dan Rampasan Kejari Banyumas, Sujadi, SH bahwa menurut pasal 38 - 39 KUHP penyitaan bisa dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan surat ijin dari ketua pengadilan dan benda atau barang yang disita adalah hasil tindak pidana.

"Mekanismenya adalah ketika hasil dari kejahatan atau tindak pidana berupa barang akan di lakukan penyitaan dengan dasar keputusan hukum tetap dari pengadilan,"katanya.

Seorang pendengar bernama Suparjo asal  Purwokerto ketika berinteraksi dalam acara Jaksa Menyapa tersebut bertanya bagaiamana bila kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan nyicil.

Menurut Kasi Pidum Antonius Banyas bahwa barang yg disita utk negara seandainya merampok dgn motor sedang nyicil  setelah punya kekuatan hukum tetap pihak pidum menyerahkan ke bagian pembinaan guna melakukan dan menyusun proses pelelangan.

Dengan latar belakang inilah sehingga Kejaksaan dalam hal ini Kejari Banyumas melakukan pengelolan barang bukti yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam perkara tindak pidana atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00