• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

KEBUMEN

Aliansi Tuntut Revisi Perda, Begini Tanggapan Komisi A

15 July
16:21 2019
2 Votes (4.5)

KBRN, Kebumen: Tuntuntan Aliansi Masyarakat Antiwuwur Kebumen (AMAK) untuk merevisi Perda Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2016 direspon positif Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Dalam rapat tindak lanjut audiensi AMAK terkait temuan dugaan kecurangan Pilkades, Ketua Komisi A Supriyati menjelaskan, pihaknya akan mengakomodir tuntutan revisi Perda dimaksud. Namun, kata Supriyati, AMAK juga harus memperhatikan prosedur penyusunan Perda sesuai regulasi yang berlaku.

"Tuntutan tersebut akan kami akomodir. Memang ada beberapa esensi materi yang harus diselipkan (di Perda No 6/2016), namun akan kami evaluasi terlebih dahulu bersama dengan Bagian Hukum Setda," jelas Supriyati.

Poin-poin "materi tambahan" Perda yang diminta oleh AMAK, lanjut Supriyati, jika dapat merubah hingga 50 persen materi Perda maka akan dilakukan perubahan Perda beserta naskah akademiknya. Jika tidak, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap naskah Perda-nya saja.

"Perubahan maupun evaluasi, keduanya harus melalui Propem Perda DPRD. Jika merubah hingga 50 persen materi, perubahannya harus menyertakan naskah akademik bukan cuma revisi pada pasal dan bab di Perda," papar Supriyati.

Untuk diketahui, sesuai UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan hanya bisa dilakukan peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi. Artinya, untuk mengakomodir masukan yang dimintakan AMAK, langkah yang harus ditempuh cukup panjang. Mulai dari Penyusunan Raperda, harmonisasi, pengajuan kepada DPRD, pengkajian di Bapem Perda, hingga tahap pembahasan.

"Untuk perubahan Perda No 10 tahun 2016, paling cepat di Propem Perda Tahun 2020," jelas Supriyati lagi.

Ditemui usai rapat, penasehat AMAK Widodo Sunu Nugroho mengatakan pihaknya telah mengetahui tahapan perubahan Perda yang tidak singkat. Karenanya, untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Perda terkait Pilkades pihaknya juga mendorong adanya revisi pada Peraturan Bupati Kebumen.

"Pilkades putaran berikutnya kan bulan November, tidak mungkin Perda sudah di revisi di bulan itu," kata Sunu.

Berbeda dengan Perda, Peraturan Bupati (Perbup) bisa dilakukan dengan prosedur yang lebih pendek. Namun hal ini juga bukan tanpa kendala karena Perbup merupakan penjabaran dari Perda sehingga tidak bisa menambahkan aturan baru yang belum termaktub dalam Perda induk.

Senin (15/7/2019) Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen mengadakan rapat kerja sebagai tindaklanjut atas audiensi yang dilakukan oleh AMAK terkait dugaan kecurangan Pilkades. Rapat diikuti oleh Asisten I Sekda, Bapermades P3A, Inspektorat, Kesbangpol, Satpol PP, Polres, Staf Ahli Bupati, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kebumen. Hadir Ketua Komisi A Supriyati didampingi Wakil Ketua Restu Gunawan. Sejumlah anggota Komisi A juga menghadiri rapat ini antara lain Qoriah Dwi Puspa, Eny Handayani, dan Ermi Kristanti. Dari AMAK menghadirkan sedikitnya 15 orang perwakilan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00