• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

BANJARNEGARA

Pengawasan Obat dan Makanan Tanggung Jawab Multisektor

9 July
18:31 2019
0 Votes (0)

KBRN, Banjarnegara: Pengawasan Obat dan Makanan menjadi tanggung jawab Multisektor, yakni Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat. 

 Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Banyumas Suliyanto, SH, MH,
dalam pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banjarnegara, Selasa (9/7/2019) di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara mengatakan, multisektor pengawasan obat dan makanan memainkan peran strategis yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional” katanya.

Guna meningkatkan efektifitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

“Multisektor wajib mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, meliputi sediaan farmasi, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang disalahgunakan” katanya.

Dia menjelaskan ada tiga permasalahan dalam pengawasan obat dan makanan, yakni luasnya wilayah yang harus diawasi, pola-pola baru peredaran produk tidak standar/illegal dan kompleknya spektrum isu pengawasan obat dan makanan.

“Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki tugas menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengkoordinasikan pelaksanaan obat dan makanan dengan instansi terkait” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Indarto, M.Si pada saat membacakan Sambutan Bupati Banjarnegara mengatakan obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama.

Pemenuhannya merupakan hak asasi manusia sehingga obat dan makanan harus aman, layak, sesuai keyakinan dan budaya masyarakat.

“Masalah obat dan makanan di sekitar kita sudah semakin kompleks, baik itu obat palsu termasuk vaksin palsu yang seharusnya bisa melindungi balita kita dari beberapa macam penyakit, obat illegal yang tidak terjamin keasliannya, makanan yang mengandung bahan berbahaya bahkan beracun” katanya.

Menurutnya permasalahan ini tidak lepas dari pemantauan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam upaya untuk optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang diharapkan membawa dampak positif kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah” katanya.

Sekda Indarto berharap dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menanggulangi masalah kesehatan khususnya keamanan obat dan makanan di Kabupaten Banjarnegara.(spj)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00