• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

PURBALINGGA

Lindungi Masyarakat Dari Bahaya Rokok, Eksekutif Serahkan Raperda ke DPRD

4 July
15:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Purbalingga:  Guna melindungi warga masyarakat Purbalingga dari bahaya asap rokok, Eksekutif (Bupati) menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat melakukan penjabaran Raperda dalam acara penyerahan empat Raperda ke DPRD, Kamis (4/7/2019) di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Purbalingga.

Tiwi mengatakan, baik perokok pasif maupun aktif harus terlindungi melalui sebuah aturan yang digagas oleh daerah atau Perda. Menurutnya, banyak artikel kesehatan yang mengulas panjang lebar tentang dampak dari asap rokok yang buruk bagi kesehatan. Oleh karenanya, perlu regulasi tentang kawasan tanpa rokok sehingga kualitas kesehatan warga Purbalingga bisa terjamin.

“Warga Purbalingga perlu dilindungi dari bahaya asap rokok sehingga perlu ada aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok sehingga kualitas kesehatan warga Purbalingga bisa dijamin,” kata Tiwi.

Tiwi menambahkan, pengendalian konsumsi rokok di sembarang tempat harus di harus dilakukan lebih optimal lagi. Selain dampak kesehatan, hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) 36 tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang menyebutkan “Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok” guna melindungi warganya dari paparan asap rokok.

“Hal tersebut juga merupakan amanat UU yang menyebutkan Pemda harus menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.

Selain Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Bupati juga menyerahkan tiga Raperda lain yaitu Raperda Pedoman Kerjasama Desa di Kabupaten Purbalingga, Raperda Pencabutan Perda NO 11 tahun 2008 tentang penetapan urusan pemerintahan Kabupaten Purbalingga dan Raperda pencabutan Perda No 20 tahun 2003 tentang garis sempadan sungai, manfaat sungai dan Penguasaan Sungai.

“Raperda tersebut diajukan guna mencabut aturan-aturan yang dinilai sudah tidak relevan dengan berbagai sudut pandang dan pertimbangan,” pungkasnya.(spj)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00