• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pro Kontra Pencabutan Moratorium Reklamasi 17 Pulau di Pantai Utara Jakarta

11 October
08:01 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta  : Pemerintah pusat tanggal 5 Oktober yang lalu mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta demi untuk kepentingan negara. Keputusan pencabutan penghentian sementara proyek reklamasi di pantai utara Jakarta tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan,  dengan pertimbangan  bahwa  semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga terkait  sudah  tidak ada  masalah lagi.

Namun, pro kontra dalam proyek reklamasi di pantai utara Jakarta itu makin hangat dipersoalkan kembali, baik   oleh politisi, tokoh publik maupun WALHI yang tetap mencemaskan kecenderungan dampak buruk reklamasi di pesisir pantai tersebut.

Pertanyaan kembali merebak kenapa Keputusan pencabutan moratorium  diambil pada saat bersamaan  Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proyek reklamasi. Penyelidikan berlangsung karena  diduga terjadi pelanggaran pada proses perizinan reklamasi terhadap  sejumlah pasal  dalam Undang-Undang nomor  satu tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Dugaan pelanggaran antara lain terhadap  Pasal 35 soal pembangunan fisik yang dianggap merusak lingkungan atau merugikan masyarakat dan Pasal 59 perihal kewajiban mitigasi kegiatan yang berpotensi merusak pesisir dan pulau kecil. Satu pasal lainnya yang diduga dilanggar adalah berhubungan dengan  Pasal 34 tentang reklamasi yang wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Luhut Pandjaitan  menyatakan bahwa  proyek reklamasi di pantai utara Jakarta sudah tidak ada permasalahan lagi, baik dari segi teknis maupun dari segi hukum.

Hal lain yang menjadi pertimbangan pencabutan moratorium tersebut berdasarkan  pada hasil rapat koordinasi antara sejumlah kementerian dan Pemprov DKI. Pertimbangan utama juga adalah berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang menarik sanksi penghentian pembangunan Pulau C, D, dan G.

Histori pembangunan Proyek reklamasi  dari awal menimbulkan banyak kekhawatiran dan terbukti pada  Maret 2017 misalnya, pengadilan membatalkan izin reklamasi untuk Pulau F, I, dan K. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga pernah membongkar kasus suap dalam proyek reklamasi tersebut.

Luhut menyampaikan kepada  Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang beberapa  hari lagi akan dilantik sebagai Gubernur,dan Wakil  Gubernur DKI jakarta agar persoalan reklamasi tidak dibikin ribut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Anies Baswedan dalam kampanyenya menyatakan dengan tegas bahwa dalam kepemimpinannya tidak akan melanjutkan reklamasi.

Memang ada kekhawatiran bahwa pulau  reklamasi bukan  hanya menambah luas daratan untuk kegiatan pembangunan, tetapi para penghuninya akan dominan dari kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mapan.

Tanah  dan bangunan di pulau reklamasi tersebut pasti dengan harga yang tinggi, berarti hanya akan dapat dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan tinggi dan dari kelompok tertentu saja.

Dengan adanya tanggapan pro dan kontra terhadap pencabutan moratorium reklamasi utara pantai Jakarta, maka  menunggu penjelasan Menteri Luhut Pandjaitan yang berjanji akan menyampaikan  secara terbuka pada minggu depan, sepulang dari luar Negeri. (ABAW/ARN)

Sumber Foto : (Antara)


Tentang Penulis

Ida Bagus Alit Wiratmaja

Redaktur Senior

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00