• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Politik TNI - Politik Negara

6 October
09:04 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta  : Menjelang hari ulang tahunnya yang ke 72, Panglima TNI disebut sebut membuat manuver politik atas beberapa pernyataan yang dianggap kontroversial dengan tugas pokok TNI, sampai sampai Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua Menteri dan pimpinan Lembaga Negara tidak membuat  pernyataan pernyataan  yang mengundang kegaduhan.

Tepat di peringatan hari jadi TNI yang ke 72 kemarin, masalah perpolitikan juga disinggung Presiden bahwa TNI berpolitik untuk Negara, bukan melakukan politik praktis, yang jelas akan menabrak sendi sendi demokrasi ranah sipil , sebab politik praktis menjadi ranah sipil di negeri ini.

Pesan Panglima Besar Jendral Sudirman yang selalu melekat di hati anggota Tentara Nasional Indonesia adalah TNI berasal dari rakyat dan bersama sama dengan rakyat. TNI adalah anak kandung rakyat. TNI dengan rakyat merupakan kekuatan yang luar biasa. TNI bersama sama rakyat  sepakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasca reformasi, kita sepakat bahwa TNI dikembalikan dalam kodratnya sebagai tentara professional, dengan begitu TNI pada dasarnya tidak boleh berpolitik, TNI tidak lagi duduk dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  sebagaimana  telah diatur dalam Undang-Undang.  

Penegasan politik TNI adalah politik Negara seolah mengingatkan kembali bahwa  TNI sudah tidak lagi berpolitik di DPR dan DPRD dengan dwi fungsinya, tetapi  fungsi sebagai penjaga keutuhan NKRI  yang terus bersama sama rakyat menjadi tugas dan kewajiban TNI dalam menjalankan haluan politik pemerintahan Negara yang sah berdasarkan undang undang. 
   

Jika yang disorot adalah pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI, jelas Panglima TNI  tidak dipilih melalui mekanisme demokratis, melainkan diangkat oleh Presiden, dan Presiden adalah Panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut , angkatan udara sebagai bagian dari TNI saat ini.
  Artinya segala kebijakan yang berkaitan dengan politik kenegaraan  tetap berada ditangan Presiden yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh Panglima TNI. Politik TNI adalah politik Negara, sudah dengan sendirinya disadari Panglima TNI tidak akan menjalankan politik praktis secara pribadi sebagaimana juga telah diatur dalam undang undang.  

Kesadaran semua elemen bangsa tentang politik, pendidikan politik, isu isu politik nampaknya masih perlu untuk terus disosialisasikan dikalangan masyarakat, agar masyarakat, rakyat, TNI, politisi tidak mudah terjebak dengan isu isu politik itu sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan dan mengancam keutuhan NKRI.  

Negara tetap menjalankan politik kenegaraan, masyarakat memilih wakil wakil rakyat di DPR dan DPRD melalui mekanisme partai politik yang menghasilkan politisi politisi, yang semuanya diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat, keutuhan rakyat, keutuhan bangsa dan Negara ini secara bersama sama dengan pengawalan keamanan TNI dan Polri . Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.(AS/ARN) 

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00