• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Wacana Penggunaan Dana Haji

11 August
09:13 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Simpanan dana haji yang jumlahnya mencapai 90 trilyun rupiah, kini menjadi polemik antara pro dan kontra tatkala ada wacana Presiden yang akan  menggunakan  dana tersebut untuk kepentingan pembangunan infra struktur.

Memang, Presiden menggariskan pernyataan bahwa pengelolaan dana haji harus disertai prinsip kehati hatian dan transparan, tetapi untuk itu mesti ada kajian tentang legalitas penggunaan dana yang dimiliki oleh masyarakat wabil khusus yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Kajian tentang kecukupan pelayanan  prima kepada jemaah calon haji dari tahun ke tahun masih menunjukkan masih perlunya pembenahan, baik mengenai antrian panjang pemberangkatan calon jemaah, pelayanan tempat menginap, transportasi dan akomodasi bahkan sampai pada hal-hal prinsip pembekalan pra keberangkatan, yang terbukti masih banyak calon jemaah yang membawa barang barang yang tidak diperbolehkan dibawa , hingga barang berlebih akibat berbagai kekhawatiran yang akan dihadapi setibanya di tempat tujuan.


Kejelasan tentang pembangunan infrastruktur  sudah seharusnya  disampaikan secara detail kepada masyarakat, khususnya pemilik dana dan menghilangkan keraguan serta  kekhawatiran penggunaan atau investasi diluar kepentingan jemaah haji. Kehawatiran itu wajar saja, sebab secara umum selama ini yang namanya investasi, mengandung konsekuensi antara untung dan rugi, walaupun segala dalih dan alasan sudah pasti mengarah pada keuntungan yang akan didapat jika diinvestasikan dan keuntungan lanjutan berikutnya yang akan didapat dan seterusnya dan seterusnya.


Sependapat dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur sangat riskan, karena dana yang digunakan itu adalah milik calon jemaah yang dikumpulkan bertahun-tahun. 
Sekali lagi, dana yang ada adalah milik kumpulan perseorangan yang juga sangat membutuhkan dana tersebut untuk satu kepentingan suci menjalankan perintah agama untuk berhaji.

Terkumpulnya ketersediaan dana untuk berhaji bagi setiap individu itu,  tidak sama mudahnya dengan pemerintah melihat adanya ketersediaan dana haji yang terkumpul hingga trilyunan rupiah saat ini.


Disatu sisi pemerintah dalam hal ini memang masih sebatas wacana Presiden , untuk menggunakan dana haji sebagai investasi, tentunya disertai dengan niat yang baik, niat yang positif, tetapi sebuah niat yang baik, niat positif, belum tentu menghasilkan yang positif. Apalagi, masyarakat memahami betul kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah saat ini untuk berbagai kepentingan, tentunya diantaranya juga untuk kepentingan rakyat.

Berbagai pendapat harus dapat dipahami, tetapi pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat harus  diutamakan.  Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan resiko yang akan dihadapi jika dana tersebut diinvestasikan diluar kepentingan yang berkaitan dengan haji.


Kita herharap, penggunaan dana haji tidak terlepas dari tujuan seseorang mengumpulkan dana untuk dapat melaksanakan perintah agama untuk berhaji, dan itu harus sepengetahuan , sepersetujuan pemilik nya. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan dana haji milik rakyat, bukan dana milik pemerintah ini.

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00