• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Menertibkan Akun Bermuatan Radikal dan Terorisme

15 July
06:34 2017
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Pemerintah akan menertibkan dan membokir layanan penyedia internet yang tidak mau bekerjasama untuk menanggulangi penyebaran ajaran Radikal dan terorisme.

Langkah tegas Pemerintah tersebut disampaikan Menteri Kominfo Rudiantara di sela sela deklarasi anti Hoax di kampus Universitas Pajajaran Bandung dan pada acara Silaturahmi Pers dengan Masyarakat di Gedung Dewan Pers , Jumat (14/7/2017).

Ketika hal yang sama disampaikan Menkominfo dua kali dalam kesempatan yang berbeda, tentu ini merupakan  hal serius yang perlu disikapi secara serius pula oleh Pemerintah. Termasuk bagaimana menyikapi beredarnya ajaran radikal dan terorisme melalui media sosial.

Harus diakui, perkembangan tehnologi informasi dan media sosial selain memberikan banyak dampak positif, juga banyak dimanfaatkan kelompok kelompok tertentu untuk mengajarkan paham paham radikal dan terorisme. Termasuk dalam merektut anggota mereka. Indonesia sebagai salahsatu negara pengguna Internet terrbesar tidak luput dari ancaman tersebut. Bukan hanya ajaran radikal dan terorisme, ajaran yang bertentangan dengan pancasila, ujaran kebencian dan hoax sudah menjadi ancaman nyata yang harus ditanggulangi. 

Aplikasi Telegram salah satu penyedia layanan komunikasi Chat, bahkan sudah diblokir oleh Kementrian Kominfo. Meski penjelasan resmi tentang pemblokiran Telegram baru akan dilakukan Senin lusa, khabarnya yang menjadi pertimbangan pemblokiran Telegram karena banyak dimanfaatkan untuk konten dan penyebaran ajaran radikal.  Apa yang sudah dilakukan ini sudah menunjukan kesungguhan pemerintah dalam mengantisipasi peredaran ajaran dan konten yang bermuatan radikal maupun terorisme.
 
Kita harus mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan penyedia layanan internet maupun situs yang banyak memuat ajaran radikal dan terorisme. Kita sepakat keututuhan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama. NKRI harga mati. Karena itulah kita hatus memdukung semua upaya pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap penyedia layanan internet maupun situs yang dinilai mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang undang dan aturan harus ditegakan. Namun untuk melakukan penertiban hingga pemblokiran juga harus sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.Jangan asal melakukan peblokiran.Implementasi undang undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik ITE perlu diperkuat.

Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana menggalakan upaya deradikalisasi baik melalui dunia pendidikan maupun budaya. Upaya kontra radikalisme dan terorisme melalui media sosial juga harus lebih masif dilakukan Pemerintah, mengingat ajaran radikal dan terorisme tersebut sebagian besar berkembang melalui media sosial.



*Sumber Foto : Google (BCS)*

Tentang Penulis

Danang Prabowo

Redaktur senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00