• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Menjadi Acuan Pembubaran Ormas Lain

13 July
21:58 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi kekurangan dalam UU Ormas, sehingga dianggap tidak lagi memadai.    

Pertama, dari sisi administrasi,  UU Ormas dinilai tidak memadai untuk mengatur terkait meluasnya ormas yang bertentangan, baik itu dari sisi norma hukum, sanksi, dan prosedur hukum yang berlaku
. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan akan memungkinkan kementerian mencabut izin ormas yang dinilai melanggar ketentuan.
   

Untuk mencabut status badan hukum, Menteri Hukum dan HAM, tidak lagi perlu melewati dua prosedur yang sebelumnya diatur dalam UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013
. Selain sanksi administrasi, Perppu nomor 2017, juga mengatur sanksi pidana bagi anggota dan atau pengurus ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA serta melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
   

Bagi yang melanggar, mereka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Buya Syafii Maarif  mengatakan, jika dilihat dari Undang-Undang tentang Ormas, ada kesulitan Pemerintah melakukan tindakan yang cepat untuk mengontrol ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
 

Kita berharap,  penerbitan Perppu ini akan menjadi acuan dalam pembubaran ormas-ormas lain yang bertentangan dengan ideologi negara
. Sebab, jika tetap menggunakan Undang-undang biasa, maka proses penindakannya akan berlarut larut
   




*Sumer Foto: Google (BCS)

Tentang Penulis

Rahman Rifai

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00