• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Paket Kebijakan Ekonomi 15 Menyasar Sektor Palayaran Logistik

16 June
07:05 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah kembali berupaya mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan fokus perbaikan sistem transportasi pelayaran  logistik melalui  Paket Kebijakan Ekonomi ke 15 tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional .  

Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, lahirnya kebijakan dibidang ekonomi jilid 15, dilatar belakangi kenyataan bahwa porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang, dan 72 persen komponen terbesar dari logistik,  adalah ongkos transportasi.
 

Apalagi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sering menyebabkan terjadinya disparitas harga, fluktuasi, dan kelangkaan stok barang antar wilayah dan antar pulau.  

Dalam paket kebijakan ekonomi ke 15, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional, melalui upaya pengurangan biaya operasional jasa transportasi ,  menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang serta  memberikan keringanan biaya investasi usaha kepelabuhanan.

Disamping itu juga melakukan  standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, pengembangan pusat distribusi regional,  kemudahan pengadaan kapal tertentu dan mengatur  mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.
  Di satu sisi,  paket kebijakan ekonomi terbaru ini nampaknya  memberikan harapan kepada rakyat tentang hidupnya kembali  bisnis lalu lintas barang melalui tol laut jalur pelayaran nasional sekaligus harapan adanya kestabilan harga barang kebutuhan yang dipasok antar pulau.  

Namun disisi lain pemerintah hendaknya juga harus memperhatikan kestabilan harga bahan bakar sebagai penggerak alat transportasi pelayaran laut, karena harga bahan bakar secara otomatis mempengaruhi fluktuasi biaya transportasi yang berakibat pada fluktuasi harga barang kebutuhan  masyarakat.
Hal lain yang cukup menarik mengiringi paket kebijakan 15 adalah pemerintah memandang perlu  membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor, yang diberi tugas mendukung kelancaran perdagangan dengan mengurangi jumlah Larangan Pembatasan (Lartas) dari 49 persen menjadi sekitar 19 persen, atau mendekati rata-rata non-tarif barrier negara-negara ASEAN sebesar 17 persen.  

Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah terus membentuk Tim , Satgas atau apapun istilahnya ketika pemerintah berupaya menegakkan kembali tugas pokok dan fungsi aparatur instansi, lembaga dan kementrian  terkait.  Bukankah tugas tugas Tim baru itu seharusnya sudah ada dan melekat pada instansi, lembaga dan kementrian terkait, diantaranya Kementrian Perdagangan.
 

Kita hanya dapat berharap semoga Tim Tata Niaga Ekspor Impor yang baru dibentuk benar benar mampu unjuk prestasi perbaikan ekonomi nasional seperti  prestasi awal Satgas – Satgas lainnya
 


*Sumber Foto: Google (BCS)*

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00