• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Tindak Tegas Pengguna Senpi Ilegal

14 June
07:02 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Masih teringat kita tiga bulan yang lalu terjadi penembakan terhadap seorang guru dan empat siswa di Perancis, disamping maraknya penggunaan senjata api (Senpi) ilegal di berbagai belahan dunia.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api.

Sebab, ada  sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat Nomor  12 Tahun 1951,dan Perpu Nomor  20 Tahun 1960.

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Namun, dengan beragamnya persoalan dan akibat tuntutan ekonomi, maka kriminalitas pun tidak terhindarkan.

Sebagaimana kita ketahui, Penembakan dengan senjata api  kembali terjadi, bahkan berturut-turut dua kali dalam    sepekan terakhir ini  di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Pengguna senjata api itu bahkan tak segan menembak korban hingga tewas dalam sebuah   perampokan nasabah bank  di Jakarta Barat.

Demikian juga Perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi  di kawasan Karawaci, Kota Tangerang yang menyebabkan korbannya adalah seorang koas dokter gigi.

Dari dua peristiwa tindak pidana belakangan ini  dan dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat, terlebih dalam masa bulan puasa, maka Komisi Satu DPR RI  melalui Wakil Ketua, Meutya Hafid meminta kepada polisi agar bertindak tegas terhadap berbagai tindak kejahatan yang semakin terang-terangan seperti penembakan dan perampokan tersebut.

Disinyalir salah  satu penyebab kejahatan yang semakin terang-terangan belakangan ini adalah banyaknya peredaran senjata api ilegal di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu  Polri harus melarang seluruh penggunaan senjata api ilegal dan menindak tegas masyarakat yang memiliki senjata api ilegal.

Keberadaan senjata api yang dimiliki oleh individu justru akan mengancam keamanan masyarakat.

Pada saat ini aturan yang memperbolehkan penguasaan senjata api oleh sipil telah diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Pemakaian Senjata Api serta UU Darurat Nomor  12 Tahun 1951.

Dua aturan tersebut dianggap sudah   tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu diperbarui, disamping  perlunya peningkatan profesionalitas anggota Polri.

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan.

Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana.

 Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Sangat beralasan Komisi Satu DPR RI mengkhawatirkan terjadinya peningkatan penggunaan senjata api ilegal yang berdampak pada terjadinya tindak kiminalitas.

Apalagi menurut  catatan, aparat gabungan  kepolisian  pada Agustus tahun 2013  pernah  menggerebek tempat perakitan senjata api ilegal di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat.

Di lokasi tersebut, polisi menyita berbagai senjata api rakitan beserta peralatan untuk merakit senjata.

Aparat Reserse Mobil Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Februari 2016, menggerebek sebuah rumah di Dusun Gemmi, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Rumah itu dijadikan tempat pembuatan senjata api rakitan.

Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari beberapa kasus terkait peredaran senjata api ilegal belakangan ini seperti penembakan sejumlah anggota kepolisian, penemuan ratusan amunisi dan senjata api ilegal di Jakarta Timur, dan kasus perampokan  yang terjadi menggunakan senjata api ilegal.

 Hal-hal tersebut menunjukkan potensi penyalahgunaan senjata api yang marak terjadi.

Terutama apabila dimiliki oleh penduduk sipil yang tidak berkepentingan. Berbagai bentuk teror dan kejahatan yang bermula dari kepemilikan senjata api ilegal tentu sangat meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, pandangan Komisi Satu DPR RI sangat tepat agar dilakukan  regulasi yang jelas  mengenai  kepemilikan senjata api agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan akibat lainnya.

Salah satu Regulasi yang kita harapkan juga adalah  dengan memperberat hukuman kepada pemilik senjata api ilegal.

Apabila  kepemilikan senjata api  dilakukan tanpa hak  atau tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

*Sumber Foto : Google (BCS)*

Tentang Penulis

Ida Bagus Alit Wiratmaja

Redaktur Senior

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00