• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pemerintah Bangun Rumah Murah Dengan Uang Muka Satu Persen

17 May
07:20 2017
1 Votes (1)

KBRN, Jakarta : Pertambahan  penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini, bahkan  tahun 2025 nanti diperkirakan akan mencapai 68 persen penduduk tinggal  di daerah perkotaan.

Meningkatnya  penduduk perkotaan tersebut berimbas pada dibukanya lahan-lahan baru untuk permukiman dan munculnya permukiman kumuh yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakatnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan sejuta rumah dengan DP atau dengan uang muka satu persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan meningkatnya kebutuhan perumahan yang layak tersebut, diperkirakan Indonesia membutuhkan 800 ribu hingga satu juta rumah setiap tahunnya.

Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa perumahan dan permukiman ini erat kaitannya dengan faktor kemanusiaan, sehingga kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah  yang meluncurkan program sejuta rumah dengan uang muka hanya satu persen.

Program dengan uang muka satu persen ini memang jauh lebih realistis katimbang wacana nol persen, karena sesuai dengan regulasi dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana kita ketahui, Program ini telah terbukti mulai dapat diwujudkan  dan dapat kita lihat ketika Presiden  Joko Widodo pada awal bulan ini telah meresmikan  8.749 Rumah Murah dengan DP satu persen  di Cikarang, Jawa Barat.

Rumah tersebut   seharga berkisar 112  juta  rupiah sampai  141 juta rupiah per unit, dengan  tipe 26/60, sehingga luasnya cukup layak sebagai rumah huni, karena  memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Kepemilikan  rumah  ini bisa terjangkau oleh  masyarakat berpenghasilan rendah, karena disubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP).

Masyarakat  hanya perlu membayar uang muka 1,2 juta  sampai 1,4 juta rupiah, dengan cicilan angsuran kredit setiap bulan  sekitar 750 ribu  sampai 900 ribu rupiah selama 20 tahun.

Untuk mewujudkan program sejuta rumah yang dicanangkan Presidn Joko Widodo ini diperlukan juga peran swasta dan pemerintah daerah.

Sebab, setidaknya masih  ada tiga  persoalan utama  yang menjadi fokus Kementerian PUPR dalam mendorong terlaksananya Program Sejuta Rumah di tahun ini.

Pertama:  berhubungan dengan masalah  regulasi yang melibatkan instansi dan kementerian atau lembaga lain yang masih harus dioptimalkan.

Kedua, masalah pertanahan atau bank tanah  atau istilahnya 'land banking'.   Memang sudah ada  dukungan dari Kementerian Keuangan untuk menyerahkan tanah-tanah yang dimiliki sebagai lokasi perumahan masyarakat.

Persoalan yang ketiga adalah  terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam  memberikan  kemudahan  perizinan  untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,  sehingga pengurusannya tidak berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal.

Semoga program sejuta rumah murah ini dapat terlaksana sesuai rencana, karena penyediaan  perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan mengurangi adanya permukiman kumuh, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.



*Sumber Foto : Google*

Tentang Penulis

Ida Bagus Alit Wiratmaja

Redaktur Senior

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00