• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Menyimak Laporan BPK Atas Temuan Semester Dua Tahun 2016

18 April
07:26 2017
1 Votes (5)

 KBRN, Jakarta : Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi target penilaian  kinerja keuangan seluruh instansi, termasuk Pemerintah Daerah , dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, dan kredibel.  

Tidak mudah memang, suatu Instansi, Lembaga , penyelenggara pemerintah daerah maupun pusat mendapatkan predikat WTP, mengingat faktor ketelitian dan standar pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan .  

Meskipun Predikat WTP yang dicapai instansi, lembaga, penyelenggara pemerintahan meningkat setiap tahun, namun jumlah penerima predikat WTP masih jauh dari harapan, yang berarti masih banyak temuan temuan yang merugikan keuangan Negara dan berpotensi merugikan keuangan Negara.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan semester dua tahun 2016 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum Badan Pemeriksa Keuangan  mengungkap lima ribu 810 temuan yang memuat seribu 393 kelemahan sistem pengendalian intern , dan terdapat  6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai 19 koma Rp 48 triliun.
 

Secara kumulatif sampai dengan 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Periode 2015-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp 70,19 triliun, bahkan terdapat temuan yang ditindak lanjuti dengan laporan pengusutan kepada kepolisian.

Kebocoran uang negara yang semestinya dipergunakan sebesar besar kesejahteraan rakyat oleh penyelenggara pemerintahan diseluruh wilayah tanah air, jumlahnya masih cukup besar, dari yang bersifat kesalahan kesalahan administrasi , ketidak patuhan sampai pada penyalah gunaan keuangan negara.  

Jika mulai  tahun lalu saja pemerintah melakukan penghematan anggaran yang cukup besar pada anggaran seluruh penyelenggara pemerintahan, instansi, lembaga dan kementrian, hasilnya masih terdapat banyak temuan di berbagai sisi, pertanyaan yang ada adalah apa yang salah dengan pengelolaan keuangan negara ini dan apa yang selanjutnya harus dilakukan.
 

Tidak heran jika didalam kesimpulan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan muncul istilah kesalahan massif , sitematis, akibat kesalahan kesalahan yang terus terjadi.  

Kunci mencegah terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, terletak pada niat dan pengawasan secara internal menyeluruh. Penggunaan teknologi  e-office di semua lini sesungguhnya  mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin terjadi di setiap lini secara lebih awal .
 

Setiap kali dilakukan pemeriksaan BPK dan adanya  tindak lanjut temuan BPK sesungguhnya cukup membuat gelisah para penyelenggara pemerintahan dan pengguna alokasi anggaran pemerintah dan negara. Meskipun tidak mendapat predikat WTP, paling tidak, tidak disclaimer dan bukan korupsi.
 



*Sumber Foto : Google*

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00