• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Cekal untuk Ketua DPR Setya Novanto

13 April
07:31 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua DPR Setya Novanto kembali menjadi sorotan publik, tatakala namanya disebut sebut terkait dalam pusaran  kasus korupsi e-KTP, dan menjadi saksi penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelesaian kasus ini, sehingga  dipandang perlu dilakukan cegah tangkal untuk bebergian ke luar negeri.  

Pengajuan cekal KPK kepada Dirjen Imigrasi  atas Setya Novanto disikapi dengan nota keberatan Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Rapat Badan Musyawarah, dan menghasilkan keputusan DPR menyampaikan surat keberatan kepada Presiden atas status cekal Setya Novanto, dan meminta agar Presiden mencabut status Cekal bagi Setya Novanto.
  Bukan hanya itu, Hasil Rapat Bamus juga memerintahkan Komisi III untuk melakukan penyelidikan terhadap penetapan status cekal bagi sang Ketua DPR.  

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berargumen  tujuan dari nota keberatan itu, adalah DPR minta supaya pencekalan Novanto dicabut, sebab pencekalan itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, hak-hak asasi baik angota maupun pimpinan lembaga negara, dan juga bertentangan dengan UU tentang Keimigrasian, No.6/2011, pasal 6 ayat 1.
Selain itu, dapat mengganggu kerja kelembagaan dan memperburuk citra DPR, tidak hanya di dalam, namun juga di luar negeri karena banyaknya acara di luar negeri.  
Terlepas dari kontroversi argumentasi , pro kontra pelayangan surat kepada Presiden dikalangan anggota DPR sendiri, seharusnya DPR tidak tergesa gesa mensikapi status cekal yang dikenakan kepada Ketua nya atas pemeriksaan kasus yang memerlukan keterangan penting dari yang bersangkutan.  

Espri de Corps DPR, yang mengemuka dalam kasus  Korupsi E KTP dengan dugaan adanya keterlibatan Ketua DPR  sehingga memunculkan surat keberatan  agar Presiden selaku atasan dari yang mengeluarkan surat cekal atas permintaan KPK mencabut status cekal  bagi Ketua DPR, sebenarnya hal yang biasa, sama biasa nya dengan tujuan dikeluarkannya surat cekal bagi siapapun yang diperlukan keterangannya .
 

DPR berusaha  menjaga nama DPR, telah banyak anggota DPR yang kena cekal karena dugaan kasus korupsi yang melibatkan mereka.
 

Tetapi hendaknya bukan hanya sekarang karena posisi Ketua DPR yang harus menjadi saksi dalam perkara korupsi, bukan karena posisi Ketua DPR yang banyak kegiatan di luar negeri yang dikedepankan.  

Jika demikian,  dapat saja rakyat menyampaikan sikap keberatan atas sikap wakil rakyat di DPR yang  meminta Presiden campur  tangan terhadap lembaga independen anti rasuah (KPK) , sementara DPR sendiri dengan suratnya kepada Presiden jelas  ikut campur terhadap lembaga independen KPK.

Kita berharap, semua lembaga di negeri ini saling menghormati prosedur prosedur  penyelesaian kasus melalui hukum berjalan sebagaimana mestinya , agar prinsip yang tertuang dalam kepastian hukum bahwa semua warga Negara sama dalam kedudukan hukum di Indonesia, benar adanya.
 



*Sumber Foto : Google*

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00