• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Hukum bagi Pedhopilia Saatnya Diperberat

20 March
07:29 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Akun media social 'Official Candys Group' yang  ditemukan di Jakarta kembali menghebohkan Indonesia, menyusul kasus kasus kejahatan seksual besar terhadap anak  anak  atau pedhopilia yang terjadi sebelumnya baik melibatkan orang Indonesia diantaranya Robot Gedhek,  Baikuni  alias Babe dan Deri Harahap maupun orang orang asing diantaranya Tony mantan Diplomat Australia, dan Peter Smith warga Australia.    

Eksploitasi seks anak, terutama melalui  jaringan online, boleh dikata bukan barang baru. Investigator Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2009 saja menyatakan sekitar 750 ribu orang mengakses situs pornografi anak pada saat bersamaan, dan jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan kemudahan mengakses dan menjelajah dunia maya. Jaringan pornografi anak bukan hanya di Kolombia seperti yang tertangkap aparat beberapa hari lalu, tetapi disinyalir tersebar luas di Peru, Argentina, Meksiko,El Salvador, Cile, Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Amerika,    

Banyaknya pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak kembali mengingatkan para orang tua dan lingkungan masyarakat untuk tidak lengah mengawasi akan anak baik dalam pergaulan maupun dalam penggunaan media sosial internet , baik melalui seluler phone maupun di warnet. Tidak mudah melakukan pengawasan terhadap anak anak secara penuh dalam keseharian , sehingga sering muncul anggapan  pengawasan terhadap anak masih  lemah, demikian halnya dengan hukuman .
     

Menyimak penangan kasus kasus kejahatan seksual terhadap anak , selama ini pasal pasal  yang sering dipergunakan  untuk mengadili penjahat anak  adalah dengan KUHP
pasal 290 dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 tahun tentang Pencabulan.
     

Namun jika kita simak hasil penelitian dalam jurnal kriminal, Trend and Issue in Crime & Criminal Justice, mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, 33 persen hingga 75 persen akan menjadi pelaku di masa mendatang, kiranya Perpu atau peraturan perundangan lainnya untuk memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak atau pedhophil, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut .
   

Tentunya kita setuju jika tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Bahkan, dengan hukuman yang ringan itu , setelah keluar dari penjara, ada kecenderungan pelaku berhasrat mengulangi perbuatannya.      

Upaya memperberat hukuman  bagi pelaku kejahatan anak telah dikeluarkan
Presiden Jokowi melalui  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini juga mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi penjahat seksual, namun masih ada saja keraguan di dalam pelaksanaan dengan berbagai pertimbangan.
 

Hukuman apa lagi kiranya yang perlu dituangkan dalam peraturan perundangan di Indonesia yang mampu membuat jera para pelaku maupun calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak.     Pencegahan bukan hanya cukup dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Satgas Satgas yang menangani situs situs kriminal serta Kementrian Sosial saja, peran orang tua, masyarakat dan para pendidik  sangat menentukan terulangnya kasus kasus pedhoplia.





*Sumber Foto : Google*



Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00