• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Implementasi dan Implikasi Perobahan UU Zakat, Infaq dan Shodaqoh

3 November
07:33 2011
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah mengesahkahkan perubahan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat. Perubahan undang-undang tersebut merupakan inisiatif DPR yang memandang perlunya dilakukan penyempurnaan atas Undang-Undang Zakat sebelum ini.

Artinya, gagasan perubahan itu berawal dari DPR dan bukan dari pemerintah. Untuk yang satu ini, layak lah kiranya DPR perlu mendapat apresiasi atas kinerjanya. Namun masalahnya kemudian adalah, ketika RUU ini hendak disahkan, ternyata dalam siding paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso, masih muncul beberapa kali interupsi menyoal implementasi dan implikasi penerapan Undang-Undang Zakat tersebut kelak.

Hal substansial menyangkut implementasi dan implikasi dari Undang-undang Zakat, Infaq dan Shodaqoh ini adalah menyangkut badan atau lembaga pengelola zakat. Selama ini memang pemerintah telah membentuh Badan Amil Zakat.

Sedangkan beberapa organisasi kemasyarakatan telah pula mendapat akreditasi sebagai lembaga amil zakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Zakat itu diatur bahwa lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang dibentuk pemerintah dan lembaga yang ditunjuk atau diakreditasi oleh pemerintah.

Secara formal normative, maka ketentuan itu cukup baik, sebab akan menguatkan eksistensi nilai-nilai syariah dalam system hukum positif di Indonesia. Akan tetapi problemnya ,kondisi sosiologis kaum muslim di negeri ini yang belum terbiasa dengan mengkaitkan antara system norma syariah dalam system hukum positif yang ada.

Di Indonesia, adalah umum muncul lembaga-lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh dadakan pada saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Bahkan hampir setiap masjid dan mushollah membuat spanduk serta pengumuman tentang penerimaaan dan penyaluran zakat Infaq dan shodaqoh. Lembaga atau masjid atau musholah itu umumnya muncul secara dadakan setahun sekali.

Belum lagi gaya atau style sejumlah orang kaya muslim di Indonesia yang gemar show seperti dewa dengan membagi-bagikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat, seperti kasus Haji Syaichon di Pasuruan beberapa waktu lalu. Semua pengelola zakat, baik masjid, musholah, individu, dan lain-lain yang muncul secara dadakan, adalah kegiatan terlarang. Bahkan sanksinya adalah pidana.

Nah inilah implementasi dan implikasi yang belum banyak dipikirkan dalam Undang-undang zakat infaq dan shodaqoh tersebut. Jangan sampai kemudian, banyak panitia amil zakat di masjid dan musholah justru harus berurusan  dengan hukum karena belum mendapat akreditasi dari pemerintah.

Didalam system hukum positif, ternyata banyak hal yang dikakukan bukan sekedar hanya didasarkan niat baik saja. Karena itu pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai implementasi Undang-undang Zakat Infaq dan Shodaqoh ini. (Widhie/WDA)

Tentang Penulis

Hugo Lidero

No description yet...

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00