• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Salah Ketik dan Ralat Lisan Mabes Polri

13 October
08:15 2011
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang diterbitkan oleh Mabes Polri dengan mencantumkan kata TERSANGKA bagi ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafizd Anshari, namun diralat secara LISAN oleh pihak kepolisian, adalah perbuatan memalukan yang terjadi dalam sistem administrasi antar lembaga.

Adalah benar pernyataan Wakil Jaksa Agung Darmono yang tetap bersikukuh bahwa status Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari adalah tersangka, berdasar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut. Adalah semakin benar pernyataan Darmono bahwa pernyataan ralat pihak Mabes Polri secara lisan tidak mengandung arti apa-apa.

Artinya, bila Mabes Polri secara resmi menyangkal surat yang diterbitkannya sendiri, maka saat itu pula Mabes Polri menerbitkan surat Ralat SPDP. Namun faktanya, sampai tadi malam, tidak ada juga terbit surat bantahan, ralat atau pengakuan kesalahan telah mencantumkan kata TERSANGKA bagi Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafidz Anshari.

Memang pihak Mabes Polri membantah melalui jumpa pers, bahwa maksud dari kata Tersangka adalah sebenarnya Terlapor. Akan tetapi, sulit meyakini, bahwa surat resmi hanya dibantah dengan penjelasan dan pernyataan lisan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafidz Anshari, sebelum Ini memang telah dilaporkan oleh seseorang terkait kasus Pilkada di Halmahera, Maluku Utara.  Dalam kaitan ini, seharusnya pimpinan Polri segera memeriksa orang yang menandatangani dan yang terkait dengan terbitnya SPDP tersebut.

Bagi sebuah lembaga Negara seperi Polri, adalah hal sangat memalukan bila hanya disebut salah ketik. Dapat dibayangkan, pada tingkat RT, RW atau Kelurahan saja, status salah ketik sudah akan menjadi masalah besar, apalagi bagi lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, kata TERSANGKA dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, SPDP, menyangkut ketua KPU yakni seorang bernama Profesor Doktor Abdul Hafidz Anshari.

Sekali lagi, harusnya pimpinan Mabes POLRI harus melakukan tindakan tegas terhadap pejabat yang menandatangani terbitnya SPDP tersebut. Selain itu, harus juga ada bantahan ralat resmi. Surat dibalas surat. Bukan surat dijawab Lisan. Bila surat dijawab lisan, itu tingkatannya bukan level Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tanpa adanya tindakan tegas dari pimpinan POLRI, bukan mustahil, kejadian serupa akan terulang kembali, dan dapat menyudutkan kewibawaan POLRI yang sedang banyak disorot masyarakat. Sekian komentar. (Widhie/DS)

Tentang Penulis

Hugo Lidero

No description yet...

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00