• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Kebijakan Bertolak Belakang Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo Jilid Dua dengan Pendahulunya

16 December
01:21 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Agak aneh juga sepertinya aksi dan kebijakan yang dilakukan menteri kelautan dan perikanan Edhi Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Presiden Joko Widodo jilid dua. 

Menteri Kelautan yang baru, seolah memutarbalikkan kebijakan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Salah satu yang aneh misalnya soal ekspor benih lobster. 

Menteri Susi Pudjiastuti terang-terangan melarang ekspor lobster, tapi kini muncul wacana pembolehan ekapor benih lobster. 

Zaman Menteri KKP Susi dahulu, kapal perompak ikan dari negara lain setelah diputus bersalah, lalu ditenggelamkan. Namun kini, belum ada yang ditenggelamkan satu pun. 

Yang bikin aneh adalah soal kebijakan dengan Presiden yang sama. Dulu saat Susi Pudjiastuti jadi menteri Kelautan dan Perikanan, Presidennya adalah Joko Widodo. 

Presiden mendukung kebijakan Susi, buktinya ia lima tahun penuh jadi menteri. Kalau menterinya beda dan presidennya beda, maka wajar bila ganti kebijakan. Pun seandainya berubah, itu adalah improvement atau optimalisasi. 

Ini presidennya sama, tapi kebijakannya berbalik 180 derajat. 

Hal yang sama terjadi pada Kementerian BUMN. Dulu Rini Soemarno saat jadi menteri BUMN menggagas Super Holding. BUMN sejenis dimasukkan dalam kotak yang sama dan ditunjuk satu BUMN sebagai holdingnya. Dari holidng-holding tersebut kemudian dibentuk BUMN Super Holding. 

Dalam Debat Calon Presiden April lalu, Joko Widodo juga memperkenalkan istilah super holding ini. Namun, kini konsep super holding tersebut dimentahkan oleh Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir. Konsepnya berubah total. 

Aneh, karena konsep super holding tersebut disiapkan pada era Presiden yang sama, Joko Widodo. 

Di Kemendikbud juga hampir serupa. Dulu Ujian Nasional diprogramkan, bahkan termasuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, UNBK. Anggaran pengadaan komputer dan jaringan seluruh sekolah pasti mahal. Sementara siswa sekolah bikin kegiatan dzikir dan doa bersama jelang UN. 

Tapi, semua itu akan berakhir, karena Mendikbud Nadiem Makarim akan mengakhiri nyawa Ujian Nasional. 

Sekali lagi aneh. Presidennya sama, tapi kebijakan berbeda, dan menteri, posisinya hanya sebagai pembantu presiden. 

Kangen juga, ingin dengar berita ada kapal perompak ikan ditenggelamkan lagi.... Tapi, itu dulu... Sekarang sudah era. Pertanyaannya, Presiden Joko Widodo kira-kira paham atau tidak ya.... Kebijakan memterinya terdahulu diputarbalikkan 180 derajat. Atau..., bisa jadi, perubahan total kebijakan tersebut justru atas restu Presiden Joko Widodo. 

Bila yang terjadi demikian, maka akan aneh jadinya. Aneh... 

Tentang Penulis

Nugroho

rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00