• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Presiden Terus Melakukan Reformasi di Sejumlah Bidang, Kendati Sejumlah Persoalan Sosial Politik Masih Terjadi

2 December
07:56 2019
0 Votes (0)

Sejumlah persoalan sosial politik yang terjadi di tengah masyarakat, seperti persoalan Ahok menjadi komisaris Pertamina, reuni 212, atau pun soal isu pencekalan Rizieq Shihab tidak memengaruhi program reformasi di sejumlah bidang, termasuk reformasi birokrasi. 

Persoalan sosial politik tetap terjadi dan sudah ada yang mengurusnya, tetapi reformasi jalan terus dan makin kencang. 

Presiden Joko Widodo sangat ingin segalanya berlangsung cepat dan tepat, dinamis, dan ringkas, serta Wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin pun mengingatkan bahwa kini sudah tidak zamannya lagi istilah alon-alon asal kelakon atau istilah biar lambat asal selamat. 

Upaya ini jelas harus didukung reformasi birokrasi berupa pemangkasan eselon 3 dan 4 harus serius dikerjakan, sebab birokrasi adalah salah satu penggerak pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Struktur terkotak-kotak dalam birokrasi di Indonesia selama ini sudah terbukti membuat kinerja pemerintahan lamban. 

Indonesia sudah tertinggal jauh dalam beberapa hal dari Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan juga dari Vietnam. 

Harus diakui memang, pemangkasan birokrasi akan berdampak pada aspek psikologis, bukan semata soal gaji, tunjangan, dan pendapatan lain. 

Lazimnya pejabat eselon itu selalu dikaitkan dengan gaji, tunjangan, fasilitas dan kewenangan. Gaji dan tunjangan dipastikan aman, tetapi fasilitas dan kewenangan belum ada jaminan. Kondisi inilah yang perlu disiapkan. 

Kendati pada level eselon bawah, akan tetapi tetap saja status. Mereka adalah pejabat yang mendapat fasilitas dan memiliki kewenangan. Karena itu, proses ini perlu dikawal terus. 

Sejumlah kementerian sudah mulai menata, seperti Kemensos, Kementerian Keuangan dan Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi. 

Men PAN menargetkan dalam 6 bulan ke depan sudah selesai. Ke depan, birokrasi negara memang harus lebih ringkas dan cepat. Bahkan bila mungkin, status PNS sebagai abdi negara diganti jadi penggerak negara. Istilah pelayan masih terkesan lamban. PNS harus jadi penggerak birokrasi.

Tentang Penulis

Nugroho

rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00