• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Intelijen

27 September
08:15 2011
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketika persoalan kinerja intelejin dipertanyakan oleh banyak pihak terkait peristiwa bom berdaya ledak rendah, maka sering pertanyaan itu langsung ditujukan kepada Badan Intelijen Negara, BIN. Hal ini wajar, sebab lembaga tersebut menyandang nama langgsung Intelijen.

Artinya, memang kewenangan BIN adalah dalam soal intelijen. Namun, di negeri ini, selain BIN, pada sejumlah lembaga Negara, ternyata juga memiliki kewenangan melakukan kegiatan intelijen. Di TNI ada unsure fungsi intelijen, di kepolisian, sudah tentu juga ada, dan di kejaksaan juga memiliki fungsi keintelijenan.

Demikian maka, harusnya aneh sekali, ketika banyak kasus terjadi di negeri ini, namun sering intelijen kecolongan atau tidak mampu mendeteksi lebih dini kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan terorisme. Namun uniknya, ketika persoalan ketidakmampuan intelijen mendeteksi lebih awal kejadian bom solo ditanyakan, maka Kepala BIN, Sutanto menyatakan bahwa pendeteksian aksi bom Solo sulit dilakukan karena pelakunya perseorangan, sehingg perlu kerahasiaan tinggi.

Disini kemudian muncul lagi gagasan unik, yakni ketika persoalan ketidakmampuan intelejen mendeteksi pelaku bom Solo lebih awal, maka diskursus yang muncul adalah persoalan menambah kewenangan Badan intelejen untuk dimungkinan melakukan penangkapan. Sebenarnya tidak begitu nyambung.., tapi akhirnya bila disambung-sambungkan, dapat juga nyambung.

Lalu kemudian, menjadi satu pertanyaan lagi : kasus bom Solo ini, apakah akibat ketidakmampuan intelijen mendeteksi lebih awal tindakan terorisme, atau karena ketidakadaan kewenangan intelijen untuk menangkap orang-orang yang diduga akan melakukan aksi terorisme..?? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Sebab menjadi agak aneh memang di negeri ini, yakni ketika ada kasus terjadi, maka jawabannya sering tidak terkait langsung dengan problema yang terjadi.

Harusnya, antar lembaga-lembaga Negara yang memiliki kewenangan intelijen, memiliki fungsi koordinasi dan komunukasi yang lebih baik. Memang data intelijen sangat rahasia, dan takut bocor ketika dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan lembaga lain. Disinilah kemudian menjadi penting melakukan koordinasi dan komunikasi. Bukannya kemudian mengusulkan menambah kewenangan untuk menangkap.

Bila BIN khawatir informasinya bocor bila disampaikan kepada polisi, maka BIN pastinya juga sudah mampu mendeteksi, unsure apa di kepolisian yang kemungkinan dapat membocorkan rahasia intelijen. Sekali lagi, bukan persoalan kewenangan, melainkan persoalan koordinasi dan komunikasi antar lembaga intelijen yang harusnya segera dibenahi oleh presiden. Ini sepertinya, persoalan yang harus menjadi prioritas. (Widhie/WDA)

Tentang Penulis

Hugo Lidero

No description yet...

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00