• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Menyoroti sidang Mahkamah Konstitusi gugatan Revisi UU KPK

21 November
07:43 2019

KBRN, Jakarta : Mahkamah Konstiutusi pasti akan memutus gugatan sejumlah pihak terhadap keabsahan revisi UU KPK sesuai perspektif hukum. Artinya, para penggugat sudah harus siap bahwa Mahkamah punya pandangan khusus aspek hukum dikaitkan dengan konstitusi Republik Indonesia.

Ketika Prof Mahfud MD saat sebelum menjabat sebagai MenkoPolhukam pernah menprediksi bahwa gugatan judicial review kepada MK akan ditolak, maka itu adalah pandangan hukum. Perpektifnya bukan politis. Kendati Juru bicara MK Fajar Laksono meminta semua pihak tidak mendahului kehendak Tuhan, namun secara prosedural apa yang dilakukan oleh DPR sudah dilakukan.

Hal ini setidaknya diungkapkan oleh Arteria Dahlan yang mewakili DPR saat memberi keterangan dalam Sidang MK. Semua yang ditudingkan terkait revisi UU KPK dijelaskan oleh arteria, termasuk tudingan sembunyi-sembunyi.

Karena itu wajar bila Mahfud MD saat sebelum menjadi Menkopolhukam sudah pisimis akam gugatan tersebut. Karena itu sebaiknya,  dasar pengajuan gugatan ke MK oleh sejumlah pihak,  agar difokuskan pafa aspek hukum dan konstitusi.

Seperti diketahui bahwa sejumlah pihak, di antaranya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas As Syaifiiyah Jakarta dan terakhir pimpinan KPK atas nama pribadi, Saut Situmorang, Rahardjo dan La Ode M Syarif, mengajukan judicial review kepada MK.

Para penggugat ada baiknya tidak menyiapkan gugatan berdasar asumsi, tetapi semua dalam perpektif hukum, termasuk kekhawatiran dengan adanya Dewan Pengawas yang ditentukan Presiden akan melemahkan KPK.
Kita simak sama-sama sidang Mahkamah Konstitusi seraya menunggu, apakah pesimisme Mahfud MD saat sebelum jadi MenkoPolhukam terbukti atau tidak. Demikian komentar.

Tentang Penulis

Afrizal Aziz

Redaktur Pro 3 RRI

00:00:00 / 00:00:00