• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Audisi PB Djarum Yang Dikritisi KPAI

10 September
19:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sikap PB Djarum untuk menghentikan audisi Bulutangkis untuk bibit-bibit pemula pemain bulutangkis harus didukung.

Bukan soal ngambek atau dianggap kekanak-kanakan, namun apa yang dilakukan PB Djarum suatu sikap responsif menanggapi pernyataan komisioner KPAI mengenai dugaan adannya eksploitasi anak secara terselubung dalam audisi umum bulutangkis pada beberapa kota di tanah air.

Kata-kata mengeksploitasi anak tentu sangat menohok bagi perkumpulan bulutangkis nasional tersebut. Apalagi usia perkumpulan Bulutangkis tersebut sudah lama dan kegiatan audisi sudah berlangsung sejak 2006. Selain itu juga langkah ini setidaknya memberi pelajaran kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI agar berhati-hati mengeluarkan pernyataan di hadapan publik.

Peraturan yang dikutip oleh KPAI terkait logo, warna, dan sejenisnya seperti aturan dalam PP 109 tahun 2012 pasal 36 dan 37 sesungguhnya tidak salah. Apalagi PP tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014. Hanya saja penyampaian di muka publik telah memunculkan pro dan kontra tidak sehat di tengah masyarakat. Apalagi audiens dari pro dan kontra tersebut menyangkut anak-anak.

Tidak ada salah terkait Undang- Undang dan PP, namun model penyampaian di hadapan publik juga perlu dievaluasi.

Terkait dugaan pelanggaran peraturan, menjadi lebih etis bila disampaikan secara tertutup dan ada klarifikasi oleh pihak terkait. Karena itu, kinerja KPAI juga perlu dievaluasi. Sementara, terkait sikap PB Djarum untuk menghentikan audisi umum bukutangkis tahun depan, itu adalah urusan perkumpulan bulutangkis tersebut.

Yang dipersoalkan di sini bukan audisinya, melainkan adanya dugaan unsur logo, lambang, warna rokok di dalam audisi dengan audiens anak-anak. Karena itu, jika PB Djarum masih berkomitmen dalam perbulutangkisan di tanah air, maka audisi umum tersebut, sejatinya masih dapat dilakukan dengan logo kelompok usaha mereka, seperti usaha belanja online dan travel. Namun seandainya tidak ada lagi, maka negara harus hadir.  

Kemenpora atau Kementerian Perempuan dan Perlindungan anak harus mengambil alih kegiatan audisi tersebut. Negara harus hadir dan negara tidak boleh mengalah dengan undang-undang yang dibuatnya.



Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00