• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Bisnis Umroh dan Haji dengan Sistem Online

19 July
08:20 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah yang diwakili Menkominfo Rudiantara dengan  Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi Abdullah Aswaja terkait kerjasama di bidang teknologi informasi ternyata berdampak besar terhadap Kebijakan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Sebab melalui kerjasama ini akan melibatkan dua perusahaan unicorn di bidang digitalisasi yakni Traveloka dan Tokopodia.

Traveloka akan  konsentrasi di bidang  akomodasi dan tranportasi jamaah umrah dan haji sementara. Tokopodia tentu berkosentrasi dalam hal jasa  pengiriman pernik pernik haji dari pakaian, makanan dan oleh oleh.

Tujuan pemerintah menggandeng dua perusahaan ini untuk memberikan pelayanan  yang lebih mudah dan cepat kepada para jamaah. Namun ternyata  rencana ini tidak berjalan mulus, terjadi  pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya penyelenggara Ibadah haji dan Umrah yang selama ini  sudah eksis dan mematuhi aturan Undang Undang yang berlaku.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali memastikan Aplikasi Perjalanan Haji dan Umrah tidak akan merugikan biro perjalanan umroh lainnya. MUI berpendapat penyelenggaraan Umrah dengan menggunakan aplikasi secara hukum  agama sebab hanya menyangkut hal hal terkait admistratif. Namun bagi Biro Penyelenggara Umrah dan Haji,  rencana pemerintah menggandeng dua perusahaan unicorn ini dengan tegas menolaknya.

Pertanyaannya mengapa biro perjalanan haji seperti  PATUHI, SAPUHI dan asosiasi biro perjalanan umrah dan haji  lainnya menolak rencana pemerintah tersebut. Jawabnya adalah karena sampai saat ini pemerintah belum menjelaskan secara detail apakah dua perusahaan  besar itu sebagai Market Place saja atau sebagai produk umrah atau haji. 

Jika Traveloka dan Tokopodia bertindak sebagai produk haji dikhawatirkan akan terjadi monopoli dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah dan ini berdampak buruk terhadap biro biro pelayanan haji yang bermodalkan kecil dan akan terancam tutup dan akan berdampak  terhadap ribuan karyawan biro perjalanan haji. Di sisi lain berdasarkan Undang Undang no 8 Tahun 2019  penyelenggara haji harus mendapat izin Kementrian Agama.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, tentu kita semua menyadari di era digitalisasi seperti ini  kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Seperti  hadirnya Ojek Online dan transaksi jasa online yang terus berkembang menggerus  sistem  Konvensional. Di sisi lain keberadaan biro biro perjalanan yang selama ini eksis juga harus mendapat perlindungan.

Menyikapi   2 persoalan ini, pemerintah harus bijak dan hati hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Pemerintah dan DPR harus membuat Undang Undang yang jelas. Sebab pelaksanaan umroh dan haji menyangkut jutaan umat Islam dan trilunan rupiah uang beredar setiap tahunnya jangan sampai dengan kebijakan pengunaan aplikasi digital ini  ada  perusahaan. Yang menari nari mengeruk keuntungan sementara di lain pihak ada Biro perjalanan yang gigit jari karena tidak mampu bersaing menjadi penonton di negeri sendiri. (Foto ; Antara)

Tentang Penulis

Yanto Prawironegoro

ypn1964@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00