• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Kemenkumham vs Walikota Tanggerang Soal IMB

18 July
12:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harusnya malu, karena melakukan peresmian gedung baru yang ternyata tidak punya Izin Mendirikan Bangunan. 

Adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, pada tanggal 9 juli lalu meresmikan Gedung Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, namun tidak memiliki Izin mendirikan bangunan atau IMB.  Ketidak punyaan Izin mendirikan bangunan tersebut, anehnya justru diungkap oleh Yasonna Laoly sendiri, saat meresmikan gedung tersebut, seraya memberikan sindiran kepada Walikota Tangerang. 

Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendirikan gedung tanpa IMB jelas satu kesalahan, sehingga gedung tersebut layak untuk disegel. Harusnya,  Kemenkumham  sebagai Kementerian Hukum,  memberi contoh kepada masyarakat agar taat hukum dan taat aturan, termasuk aturan Izin Mendirikan Bangunan. 

Apapun alasannya, mendirikan Gedung tanpa IMB adalah salah, karena melanggar Undang Undang Nomor 28 tahin 2002 tentang Bangunan Gedung.  Bahkan,  berdasar Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005, bangunan yang tidak memiliki IMB dapat dibongkar. Kalaupun kemudian Kemenkumham melaporkan masalah ini kepada polisi, jelas makin dipertanyakan. 

Kasus penyegelan Gedung Politeknik Imigrasi dan Ilmu Pemasyarakatan, bukan sekedar konflik antara Yasonna Laoly dengan Arif Wismansyah,  tetapi ada hal yang salah dalam pembangunan politeknik tersebut, karena tidak punya IMB. 

Seandainya pun ada laporan polisi terhadap Walikota Arif Wismansyah,  maka yang melapor harusnya warga masyarakat sekitar kompleks Gedung Kemenkumham di kawasan Tangerang.  Mereka dapat menggunakan haknya sebagai warga masyarakat karena hak haknya terabaikan oleh pemerintah kota Tangerang. 

Karena itu, pemerintah kota Tanggerang tetap wajib menyediakan pelayanan bagi warga setenpat. Sedangkan terhadap laporan Menteri Hukum dan HAM ke Polisi, karen ada dugaan penggunaan lahan milik pihak lain tanpa izin, maka polisi juga harus menindak walikota Tangerang. Kalau ini benar, maka Pemkot Tangerang  juga bermasalah.  

Karena itu, Kisruh ini boleh-boleh saja berakhir damai, namun tidak menghilangkan masalah hukumnya. Semua perlu diusut. Politeknik Imigrasi dan Ilmu Pemsyarakatan,  tetap harus disegel karena tidak punya IMB. Sedangkan Polisi juga wajib menyelidiki dugaan penggunaan lahan Kemenkumham oleh Pemkot Tangerang secara ilegal.

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00